JOGJA, harianmerapi.com - Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro kembali menolak kebijakan pemerintah Daerah (Pemda) DIY merelokasi tempat usaha mereka.
Relokasi PKL Malioboro rencananya berada di eks Bioskop Indra dan eks Kantor Dinas Pariwisata DIY.
Relokasi PKL Malioboro dianggap merugikan mereka yang sudah puluhan tahun berjualan di sepanjang Malioboro. Terlebih alasan relokasi dianggap tidak jelas.
Baca Juga: Walikota Bandung Meninggal Dunia, Detik-detik Oded M Danial Terjatuh Saat Hendak Khutbah
"Menata Malioboro sesuai ketentuan UNESCO kan tidak ada klausulnya memindah PKL yang sudah puluhan tahun di sini. Memperindah kan tidak harus memindah kami," ujar Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY), Wawan Suhendra di sela acara pengumpulan donasi Erupsi Gunung Semeru di Malioboro, Jumat (10/12/2021).
Sebelumnya, alasan Pemda DIY menata Kawasa Ln Malioboro karena menjadi bagian dari Sumbu Filosofi yang tengah diajukan ke UNESCO sebagai warisan dunia tak benda.
Menurut Wawan, alih-alih merelokasi PKL seharusnya ditata sebab Kawasam Malioboro unik karena salah satunya dengan keberadaan para PKL.
Baca Juga: Populasi Ayam Hutan Menurun, Kapolres Kulon Progo Ingatkan Masyarakat untuk Tidak Berburu
Terlebih, menurutnya PKL di Malioboro juga tidak menganggu pejalan kaki karena mereka berada di kawasan bukan tempat para pejalan kaki.
"Wisatawan datang ke Malioboro kan salah satunya ingin menikmati kuliner dan belanja di PKL, meskipun harganya mungkin tidak semurah di tempat lain," ujarnya.
Apalagi menurut Wawan, dua tempat relokasi PKL Malioboro dinilai tifak representatif dan dikhawatirkan para PKL merugi saat berjualan.
"Puluhan ribu keluarga PKL juga akan terdampak. Apakah pemerintah sanggup untuk memberi jaminan kepastian ekonomi. Kalau akuntable gak masalah dipertanggungjawabkan, tapi kalau sementara apa yang nanti kita alami," paparnya.
Wawan berharap agar pemerintah daerah kembali mengkaji kebijakan relokasi PKL Malioboro demi kesejahteraan mereka. Terlebih kawasan Malioboro merupakan sumber penghidupan mereka yang utama.
"Malioboro sumber penghidupan banyak orang, ini harusnya jadi pertimbangan pemerintah untuk mengkaji ulang pemindahan ini. Harus banyak pertimbangan demi kebaikan PKL selain malioboro," ujarnya.*
