• Senin, 6 Desember 2021

Termasuk Kasus Rachel Vannya. Pemerintah : Tidak Ada Toleransi Sama Sekali, Tidak Ada Keringanan

- Rabu, 20 Oktober 2021 | 19:51 WIB

JAKARTA, harianmerapi.com - Tidak ada kompensasi atau pengurangan waktu untuk pelaku perjalanan dari luar negeri baik itu WNI atau WNA yang masuk ke Indonesia.

Hal itu Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penangan Covid-19 Sonny Harry B. Harmadi untuk mencegah masuknya varian baru dari SARS-CoV-2 yang bisa merusak capaian pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini.

"Tidak ada toleransi sama sekali, tidak ada keringanan. Karantina itu kewajiban mengikuti aturan yang sudah ditetapkan," ujar Sonny, Rabu (20/12/2021).

Baca Juga: Anies Baswedan Dideklarasikan oleh Relawan'Anies' Menjadi Calon Presiden 2024

Pemerintah Pusat telah menetapkan kewajiban karantina terbaru bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia berlaku lima hari sejak kedatangan.

​​​​​Itu pun sudah mengalami penyesuaian setelah sebelumnya pelaku perjalanan luar negeri harus ikut karantina selama delapan hari.

Tujuannya sebagai tindakan preventif karena meski pendatang sebelumnya mendapatkan hasil negatif dalam hasil tes usap PCR-nya, ia tetap berpotensi membawa virus dari luar negeri mengingat masa inkubasi virus SARS-CoV-2 di dalam sebenarnya berlangsung selama 14 hari.

Baca Juga: Semarang Buka Kemungkinan Gelar Acara yang Hadirkan Banyak Orang

Oleh karena itu karantina wajib dilakukan agar Covid-19 dan varian barunya tidak lagi merebak dan merusak capaian pengendalian pandemi yang kini sudah baik di Indonesia.

Sangat disayangkan ketika ada pihak melanggar dan bekerjasama dengan oknum untuk lepas dari kewajiban yang masuk dalam tindakan pengendalian pandemi nasional.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BNPB: 13 Orang Meninggal Akibat Erupsi Gunung Semeru

Minggu, 5 Desember 2021 | 12:27 WIB
X