• Senin, 27 Juni 2022

Pemkab Sukoharjo Raih Opini WTP LKPD 2020 Enam Kali Berturut-turut

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:06 WIB
Piagam penghargaan WTP diserahkan oleh Kepala KPPN Surakarta, Hartana kepada Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Lobi Kantor Bupati, Selasa (19/10/2021). ( Foto: Wahyu Imam Ibadi)
Piagam penghargaan WTP diserahkan oleh Kepala KPPN Surakarta, Hartana kepada Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Lobi Kantor Bupati, Selasa (19/10/2021). ( Foto: Wahyu Imam Ibadi)

 


SUKOHARJO, harianmerapi.com- Pemkab Sukoharjo berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020.


Piagam penghargaan WTP diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Hartana kepada Bupati Sukoharjo Etik Suryani, di Lobi Kantor Bupati, Selasa (19/10/2021).


Penghargaan tersebut merupakan prestasi yang diraih Pemkab Sukoharjo mendapat opini WTP selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2020.

Baca Juga: Link Streaming Mitra Kukar Vs Kalteng Putra, Kick Off Pukul 20.30

Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, atas nama pribadi maupun Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat mengapresiasi atas penyampaian piagam penghargaan atas tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yang dalam kesempatan ini diwakili Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penyajian dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah, yang telah memenuhi lima syarat yang harus dipenuhi untuk meraihnya, yaitu:

Pertama, adanya kesesuaian antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional, dalam hal ini termasuk tidak boleh ada pagu minus, sehingga harus cermat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya.

Baca Juga: Perjanjian Kerja Sama Bantargebang Rampung Akhir Oktober

Kedua, penyajian laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, tidak ada ketentuan yang dilanggar. Keempat, adanya Sistem Pengendalian Internal di lingkungan entitas pelaporan.

Halaman:

Editor: Hudono

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ketersediaan Cabai pada Idul Adha Dipastikan Aman

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:35 WIB
X