Fungsi Penganggaran
Dari sisi penganggaran, Akhid berharap pada 2022 pandemi Covid-19 sudah berakhir. Namun yang terjadi, masih ada beberapa program yang difokuskan pada penanganan pandemi.
"Padahal kalau kita akan menumbuhkan optimisme, seharusnya penganggaran berbentuk BLT dampak pandemi Covid-19 segera dikurangi," kata Akhid.
Anggaran untuk pemberian bantuan dampak pandemi, lanjutnya, bisa dialihkan pada sektor pemberdayaan dan perlindungan. Hal ini diyakini dapat menggerakkan roda perekonomian di Kulon Progo dengan lebih cepat.
"Kami yakini, Kulon Progo bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi," ucapnya.
Fungsi Pengawasan
Sementara dari sisi pengawasan terhadap kinerja Pemkab Kulon Progo, Akhid melihat adanya penurunan optimisme dan semangat dari para OPD dalam menjalankan sejumlah program yang seharusnya diperjuangkan eksekutif. Dicontohkannya, pada sektor koperasi, pertanian perdagangan, perindustrian dan sebagainya, dipandang Akhid mengalami penurunan semangat.
"Sehingga pelaksanaan-pelaksanaan program menjadi tidak maksimal hasilnya," ucapnya.
Karena itulah, Akhid berpendapat perlu ada pemantik semangat bagi para OPD sehingga setalah evaluasi ini ada semangat baru bagi mereka untuk memberikan kontribusi positif bagi Kulon Progo.
"Saya berharap, dengan tidak dimilikinya bupati definitif saat ini sehingga kita hanya berpacu pada RPD bukan RPJMD, tidak mengurangi rasa semangat dan optimisme kita dan melaksanakan program-program pembangunan daerah," tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo, Ponimin Budi Hartono menambahkan, pada 2022 masih terjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ada keterlambatan dalam pelaksanaan sehingga menimbulkan masalah pada pertumbuhan dan geliat ekonomi masyarakat.
"Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab, mulai dari internal DPU-PKP, ULP hingga kondisi cuaca yang tidak mendukung karena merupakan kemarau basah," kata Ponimin.
Politisi PAN ini juga berbicara terkait bencana alam pada 2022 berupa tanah longsor di banyak titik di Kulon Progo. Hal ini menurutnya perlu menjadi evaluasi bersama untuk mengurai persoalan sekaligus menjadi upaya pencegahan di masa mendatang.
"Perlu dikaji lebih dalam, penyebabnya apa. Mungkinkah karena banyaknya tambang atau karena penggundulan hutan. Ini jadi catatan evaluasi ke depan," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono mengatakan, pada 2022 kinerja anggota dewan luar biasa, di mana lembaga legislatif selalu bersikap proaktif dalam mendampingi OPD untuk melaksanakan program-program dan mempercepat kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Kulon Progo.
"Kita dorong agar berjalan maksimal dan jangan sampai terlambat. Sepanjang 2022 ini penyerapan anggarannya sudah bagus," ujarnya. *