HARIAN MERAPI - Setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027, Sri Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam X diminta merealisasikan program pembangunan Rp 1 miliar per kelurahan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Senin.
"Mendukung pembangunan di kalurahan dan kelurahan dengan mengalokasikan anggaran minimal Rp1 miliar per kalurahan dan kelurahan," kata Eko .
Baca Juga: Kecelakaan maut di Tol Kejapanan arah Sidoarjo, 3 orang tewas akibat bus tabrak pembatas jalan
Seperti diketahui, sejak 2020 desa di kabupaten se-DIY disebut kalurahan; lalu kepala desanya menjadi lurah, sedangkan sekretaris desa berganti nama menjadi carik. Sementara itu, di Kota Yogyakarta, penyebutan kelurahan tetap berlaku dan tidak ada perubahan nomenklatur pada struktur perangkatnya.
Eko berharap Sultan HB X dan Paku Alam X mampu menjadikan kalurahan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi rakyat, serta pengembangan kebudayaan.
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Eko, harapan terhadap optimalisasi pembangunan di kelurahan tersebut merupakan satu dari 10 poin harapan masyarakat, yang dihimpun berdasarkan penjaringan masukan terkait kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masa jabatan 2022-2027.
Poin berikutnya, lanjut Eko, orang nomor satu di DIY itu juga diminta memaksimalkan pemenuhan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penanggulangan bencana atau mitigasi bencana secara adil dan berkelanjutan.
Selain itu, Sultan HB X dan Paku Alam X diminta mewujudkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan, khususnya untuk memenuhi akses masyarakat terhadap infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Baca Juga: Produk ekstrak bunga Edelweiss The Body Shop ampuh bentengi kulit secara alami
"Pemenuhan akses teknologi informasi dan literasi di kalurahan dan kelurahan guna mendukung pemanfaatan teknologi informasi secara positif bagi masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan ekonomi kreatif," jelas Eko.