semarang

Kemenhub Sebaiknya Utamakan Sosialisasi Sebelum Tindak ODOL, Ganjar Pranowo : Supaya Tidak Bikin 'Geger'

Rabu, 23 Februari 2022 | 19:45 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Baznas Ri Noor Achmad saat meluncurkan program 1.000 ZChiken di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (7/2/2022). (ANTARA/HO-BAZNAS)

SEMARANG, harianmerapi.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kementerian Perhubungan kedepankan sosialisasi terkait pelanggar kebijakan kelebihan dimensi dan muatan atau "over dimension, over loading" (ODOL).

Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kata Ganjar, Kemenhub diharapkan mengutamakan sosialisasi sebelum melakukan penindakan kepada pelanggar ODOL.

"Kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga semua bisa sepakat. Sebelum ditegakkan, akan sangat baik kalau sosialisasi diutamakan sehingga masyarakat bisa paham kapan penegakan itu akan dilakukan agar nanti tidak bikin 'geger'," katanya di Semarang, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga: Pemerintah Telah Salurkan Bantuan Perlindungan Sosial Rp186,64 Triliun, Untuk Apa Saja, Ini Kata Jokowi....

Menurut Ganjar, sosialisasi tidak hanya ditujukan pada sopir truk, tapi target utama adalah para pengusaha truk itu sendiri sebab pemilik truk yang biasa memerintahkan sopir untuk memuat barang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditetapkan.

Kesepakatan bersama ini, lanjut Ganjar, memang sangat penting karena angkutan yang melebihi batas dimensi dan muatan itu juga memiliki risiko bahaya cukup tinggi yakni membuat jalan rusak dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya.

"Tidak hanya truk ODOL di jalan raya, truk pengangkut penambangan galian C juga membuat jalan remuk semuanya. Siapa yang bertanggung jawab soal itu?" ujarnya.

Baca Juga: Timnas U-19 akan Jalani Pemusatan Latihan di Korea Selatan, Persiapan Menuju Piala Dunia U-20

Oleh karena itu, Ganjar menilai harus ada kesepakatan bersama terkait kebijakan pelarangan truk ODOL ini dan semua pihak harus saling pengertian demi kebaikan bersama.


"Maka penting untuk dilakukan dialog, tidak hanya sopir tapi juga pemilik truk. Penegak hukum juga perlu duduk bersama agar tidak melakukan penindakan di awal sebelum mereka tersosialisasikan semuanya," katanya.

Orang nomor satu di Jateng itu mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah sopir truk dan menerima masukan-masukan dari yang bersangkutan.

"Kemarin sudah ada masukan, beberapa kawan juga komunikasi langsung dengan saya. Memang ada beberapa catatan yang diberikan terkait kebijakan pelarangan truk ODOL," ujar Ganjar.*

 

Tags

Terkini