Pemkab Sukoharjo saat ini masih terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan sekolah rakyat. Diharapkan sekolah rakyat tersebut dapat segera buka pada tahun 2026.
Baca Juga: Umrah saat wilayahnya dilanda banjir, begini nasib karir Bupati Aceh Selatan
"Harapannya bisa segera buka tahun 2026. Sebab dari awal pemerintah terus mengejar Pemkab Sukoharjo menyediakan lahan seluas 5 hektar dan sekarang sudah tersedia. Kami tinggal menunggu pelaksanan pembangunan. Sepenuhnya menjadi kewenangan pusat," lanjutnya.
Hasil komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat diketahui pada akhir tahun 2025 ini akan dilaksanakan sejumlah tahapan untuk mewujudkan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo. Salah satu yang sudah dilakukan yakni proses verifikasi dan pengecekan langsung pemerintah pusat ke Kabupaten Sukoharjo untuk memastikan luasan lahan dan lokasi rencana pembangunan sekolah rakyat.
"Pemerintah sudah turun mengecek lokasi dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pusat," lanjutnya.
Suparmin, mengatakan, Pemkab Sukoharjo dalam hal ini berusaha menjalankan program pemerintah pusat terkait sekolah rakyat. Pada awalnya lahan yang sudah disediakan seluas 4,5 hektar lebih. Lahan tersebut belum memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah pusat seluas 5 hektar.
Atas permasalahan tersebut maka Pemkab Sukoharjo berusaha memenuhi kebutuhan lahan seluas 5 hektar. Upaya dilakukan dengan mencari tambahan lahan yang dibutuhkan pemerintah pusat untuk membangun sekolah rakyat.
Baca Juga: Umrah saat wilayahnya dilanda banjir, begini nasib karir Bupati Aceh Selatan
Kebutuhan lahan tersebut akhirnya terpenuhi oleh Pemkab Sukoharjo seluas 5 hektar lebih. Lahan disediakan di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari. Pemkab Sukoharjo secara resmi sudah mengajukan usulan pembangunan ke pemerintah pusat.
"Pemkab Sukoharjo sudah menyediakan kebutuhan lahan untuk program sekolah rakyat ke pemerintah pusat," lanjutnya.
Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sukoharjo dipastikan segera terlaksana setelah kebutuhan lahan yang disyaratkan pemerintah pusat mampu dipenuhi Pemkab Sukoharjo seluas 50.727 meter persegi. Lahan tersebut berada di wilayah Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, Pemkab Sukoharjo memastikan kebutuhan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat sudah selesai. Lahan disiapkan berdasarkan pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sukoharjo seluas 50.727 meter persegi. Lahan tersebut berada di Kampung Gadingan, Kelurahan Jombor, Kecamatan Bendosari.
Total lahan yang disiapkan tersebut seluas 48.388 meter persegi diantaranya merupakan aset Pemkab Sukoharjo. Lahan tersebut berada di dua blok terpisah lahan milik warga. Kondisi tersebut menjadi kendala daerah karena pemerintah pusat meminta lahan tidak boleh terpisah. Lahan tersebut harus berada dalam satu bidang kawasan.
Baca Juga: Dirjen Perhutanan Sosial sebut bencana meteorologi jadi pengingat pentingnya menjaga alam
Atas kondisi tersebut Pemkab Sukoharjo berusaha memenuhi syarat pemerintah pusat dengan menghubungkan satu lahan dengan lahan lainnya. Hasilnya telah disepakati oleh warga pemilik lahan penghubung dengan total luas 2.339 meter persegi untuk dibebaskan dengan harga disepakati sesuai hasil appraisal oleh lembaga berwenang.