HARIAN MERAPI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo gelar evaluasi minggu pertama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pilkada Sukoharjo 2024.
Hasil evaluasi KPU Sukoharjo diketahui selama proses coklit untuk Pilkada Sukoharjo 2024 di minggu pertama terkendala kestabilan server.
Komisioner KPU Sukoharjo Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi Arief Wicaksono, Jumat (5/7/2024) mengatakan bahwa pihaknya menggelar evaluasi minggu pertama coklit untuk Pilkada Sukoharjo 2024 yang dihadiri Ketua PPK, Divisi Data dan Informasi dan Divisi SDM. Ada sejumlah poin yang dibahas dalam evaluasi itu.
"Di antaranya, laporan mingguan atau laporan minggu pertama coklit kita melakukan cross-check terhadap pelaksanaan coklit, khususnya satu, kesesuaian data yang meliputi berapa jumlah penduduk. Perubahan status pindah memilih di luar desa dan salah penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS)," ujarnya.
Kemudian, ditekankan juga terkait pemenuhan dokumen khususnya untuk yang meninggal. KPU Sukoharjo mencoba untuk memenuhi segala dokumen-dokumen seperti surat keterangan meninggal dan lain sebagainya.
"Kita bahas juga kendala aplikasi dalam penggunaan coklit, baik secara web ataupun coklit secara mobile yang dimiliki oleh teman-teman pantarlih," katanya.
"Selama satu minggu ini memang aplikasi bisa dibilang berjalan stabil walaupun masih ada beberapa kendala di dalam pengoperasian aplikasi yang lebih kendalanya yang lebih pada kestabilan server artinya ada beberapa kasus misalkan tiba-tiba logout sendiri aplikasinya terus tiba-tiba aplikasinya hank tidak bisa digunakan dan itu kita mitigasi, terus kita berikan solusi dari beberapa masalah-masalah yang terjadi," lanjutnya.
Baca Juga: KY beri perhatian serius sidang praperadilan Pegi Setiawan, ini sebabnya
Lebih lanjut dikatakan Arief, dibahas pula terkait koordinasi dengan pengawas. Hal ini merupakan salah satu fokus KPU, dimana mengupayakan dan menyadarkan bahwasannya pelaksanaan coklit ini harus sesuai dengan prosedur, harus sesuai dengan urutan, harus sesuai dengan skema yang sudah diatur dalam perundang-undangan.
"Nah salah satunya memberikan notis khusus pada Pantarlih melalui PPS ataupun PPK bahwa kerja-kerja dalam pencocokan dan penelitian atau coklit ini selalu diawasi. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang bisa dibilang melanggar aturan," lanjutnya.
Dalam coklit ini, Arief mentargetkan pada minggu ketiga sudah bisa menargetkan 100 persen sudah tercoklit semua.
Kenapa ditargetkan di minggu ketiga itu sudah pencapaiannya sudah 100 persen, karena minggu 4 akan digunakan untuk evaluasi akhir menuju rekapitulasi hasil coklit. Sekaligus mempersiapkan pleno DPSH oleh PPS dan PPK.