Pemkab Sukoharjo tunggu tanggapan pemerintah pusat untuk bangun JLT yang butuh dana besar

HARIAN MERAPI - Jalur Lingkar Timur (JLT) belum masuk program prioritas daerah tahun 2024.

Pemkab Sukoharjo masih menunggu tanggapan pemerintah pusat terkait bantuan pembangunan. Sebab butuh data besar sesuai perhitungan tahun 2019 lalu sekitar Rp 370 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo, Sabtu (20/1) mengatakan, Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 belum memprogramkan pelaksanaan pembangunan JLT.

Baca Juga: Dukung Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran, Warga Nogotirto Gamping Sleman Rela Bantingan Bikin APK

Pemkab Sukoharjo tahun ini telah memprioritaskan sebanyak 12 program prioritas diberbagai sektor pembangunan.

Pemkab Sukoharjo terkait JLT pada tahun 2023 lalu telah menyelesaikan program pengadaan tanah. Selain itu juga membangun jalan Sugihan-Paluhombo Bendosari sebagai rintisan tembus ke JLT. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut telah menghabiskan dana sangat besar.

Program JLT sekarang tinggal menunggu pelaksanaan pembangunan saja. Sebab tanah telah disediakan daerah. Namun demikian butuh dana sangat besar untuk merealisasikan pembangunan JLT tersebut.

"Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo sesuai instruksi pusat pada tahun 2023 lalu secara resmi sudah mengajukan permohonan bantuan program prioritas daerah yang akan dibantu pemerintah yakni JLT. Sampai sekarang kami masih menunggu tanggapan dari pemerintah pusat," ujarnya.

Baca Juga: Banyak Negara Dilanda Konflik, Saat Berkunjung ke PGI Prabowo: Kita Harus Bersyukur Dalam Kondisi Sekarang

Usai mengajukan permohonan ke pusat pihak DPUPR Sukoharjo sering berkoordinasi dengan kementerian terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan pengajuan bantuan pembangunan JLT.

"Pemkab Sukoharjo melalui DPUPR Sukoharjo juga sudah melakukan paparan mengenai program JLT ini ke pusat. Sudah kami jelaskan detail semua terkait teknis bangunan dan kebutuhan dana.

Termasuk juga dibantu dari Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo terkait arus lalu lintas kendaraan di JLT dan secara umum dampak lainnya di Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.

Bowo menjelaskan, setelah pengajuan dan paparan tersebut pemerintah pusat pada tahun 2023 lalu sudah menerjunkan tim yang terdiri dari kementerian terkait datang ke Kabupaten Sukoharjo.

Baca Juga: Mahasiswa KKN Plus Umroh UMY di KJRI Jeddah gelar pelatihan make up artis atau MUA bagi PMI

Tim tersebut melakukan pengecekan kelengkapan dokumen ke Pemkab Sukoharjo dan melihat secara langsung lokasi dan progres rencana pembangunan JLT.