HARIAN MERAPI - Luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo seluas 620,056 hektare. Pada tahun 2023 ini ada penanganan sebesar 11,707 hektare sehingga sisa luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang masih ada sebesar 608,349 hektare.
Pemkab Sukoharjo akan terus melakukan upaya penanganan secara bertahap setiap tahun.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahono, Jumat (22/12) mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi urusan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Sambut Libur Nataru, Ini yang disiapkan KAI Daop 6 untuk layani masyarakat
Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah melakukan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, dimana capaian dalam Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada RPJMD 2021-2026, sehingga kegiatan ini mendukung dalam pencapaian indikator dimaksud karena mengurangi luasan permukiman kumuh.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Sukoharjo Nomor 653/412 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 620,056 hektar. Pada tahun 2023 ini, luas Permukiman Kumuh yang ditangani adalah sebesar 11,707 hektar sehingga sisa luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang masih ada sebesar 608,349 hektar.
Pemkab Sukoharjo setiap tahun secara bertahap terus melakukan upaya penanganan pengentasan perumahan dan permukiman kumuh dengan memberikan bantuan. Salah satu penerima bantuan penanganan perumahan dan permukiman kumuh seperti dilakukan di Dukuh Sengon RT 01 RW 11 Desa Langenharjo Kecamatan Grogol.
Baca Juga: Tapak Suci National Championship VI sukses digelar, ini pesilat putra, putri dan kontingen terbaik
"Sampai akhir tahun 2023 ini sisa luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang masih ada sebesar 608,349 hektar. Terus kami lakukan upaya penanganan secara bertahap," ujarnya.
Lanjar menjelaskan, upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi layak huni bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah namun juga semua pihak baik swasta, pihak terkait dan masyarakat. Salah satu bentuk penanganan sederhana yakni dilakukan dengan menjaga lingkungan permukiman dan perumahan menjadi lebih bersih dan tertata tapi serta bebas sampah dan bangunan rusak.
"Pemkab Sukoharjo sudah banyak membantu menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang masyarakat. Itu sebagai upaya peningkatan perumahan dan permukiman agar tidak lagi kumuh," lanjutnya.
Baca Juga: Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes Segera Lakukan Sumpah WNI, Ini Penjelasan Exco PSSI
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Sukoharjo dalam menekan angka perumahan dan permukiman kumuh. Sebab bantuan penanganan sudah diturunkan sebagai upaya meningkatkan lingkungan menjadi lebih bersih dan layak huni.
"Secara bertahap akan dilakukan penanganan dan luasan perumahan dan permukiman kumuh akan terus berkurang," ujarnya.