HARIAN MERAPI - Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam Pemilu 2024, namun hal itu tidak akan menimbulkan pembelahan di daerah ini.
"Potensi masalah banyak, tetapi tidak akan menimbulkan pembelahan," kata Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) DIY Brigjen TNI Rachmad Pudji Susetyo, saat berbincang dengan wartawan, di Yogya, Senin (18/12/2023).
Kabinda mengungkapkan, Pemilu 2024 memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019. Di mana berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), DIY masuk dalam kategori rawan sedang (peringkat 14 dari 21 provinsi rawan sedang).
"Akan tetapi DIY akan tetap aman karena masyarakatnya tidak suka ribut. Itulah yang membuat DIY menjadi contoh untuk dunia politik di Tanah Air," ungkap Brigjen Rachmad.
Baca Juga: Perbaikan DED devitalisasi Waduk Mulur selesai, begini masukan dari Bupati Sukoharjo
Ia mengungkapkan, dinamika yang terjadi pada masa kampanye di DIY antara lain adanya temuan perusakan APK, pemasangan APK tidak sesuai ketentuan, APK provokatif, dan pelaksanaan kampanye tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, isu politik dinasti yang masih menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan, termasuk kontroversi putusan MK terkait batas umur wakil presiden.
"Isu pemakzulan Jokowi, juga masih terus "digoreng". Yang terbaru pernyataan kontoversial Ade Armando terkait keistimewaan DIY yang menimbulkan reaksi," tuturnya.
Terkait dengan itu, Kabinda mengajak semua pihak untuk membangun kesiapan guna mendeteksi dan mencegah berbagai potensi ancaman serta gangguan pada tahapan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kehadiran Mayor Teddy di debat pertama capres jadi sorotan, begini tanggapan Bawaslu....
"Salah satunya memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DIY untuk menangkal hoaks, hatespeech dan fake news," ujarnya.
Sebab menurut Rachmad, Pemilu demokratis, damai dan kondusif tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pemilu, melainkan menjadi komitmen bersama seluruh komponen.
"Binda DIY bersama seluruh stakeholder berkomitmen menjaga netralitas untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas," tandasnya.
Menurut Rachmad, pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan situasi yang kondusif di tengah masyarakat.
Baca Juga: Perakitan kotak suara Pemilu 2024 dimulai, target delapan hari tuntas