Melalui produk pemberitaan yang sesuai kode etik jurnalistik, pers atau media mainstream menjadi rujukan masyarakat memperoleh informasi/berita yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, di tengah banyaknya informasi yang beredar di media sosial.
"Saya sangat berharap pers menjaga netralitas dan tidak partisan," harapnya.
Ketua PWI DIY Hudono sependapat bahwa dalam menegakkan demokrasi, netralitas pers harus dijaga dan profesionalisme jurnalis musti ditegakkan. Apalagi Pemilu 2024 merupakan event yang sangat menentukan bagi Bangsa Indonesia.
Baca Juga: Jelang libur Nataru, Dinas Pariwisata Sleman ajak pelaku wisata utamakan Sapta Pesona
"Jadi tidak boleh main-main ini, media tidak boleh partisan, kita (pers) independen yang tidak bisa diintervensi atau dikooptasi oleh kekuasaan politik manapun. Netralitas pers harus betul-betul dijaga. Pers harus terus mengawal demokrasi ini sehingga akuntabel dan bisa tercapai demokrasi yang betul-betul diinginkan masyarakat," katanya.
Menurut Hudono, media mainstream punya peran sangat strategis untuk meluruskan informasi yang bengkok (disinformasi).
"Berita-berita yang simpang siur yang tidak jelas sumbernya yang ada di medsos itu, bisa disaring, kemudian rujukannya adalah media mainstream," ujarnya. (*)
