HARIAN MERAPI – Jajaran Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) resmi membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ABPEDNAS 2025 yang mulai dilaksanakan pada 11 Desember 2025 di Grand Anara Hotel, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Pertemuan yang mengusung tema "Membangun Desa Menata Kota untuk Indonesia Maju".
Rapimnas tersebut dihadiri puluhan pemimpin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggota dari seluruh Indonesia.
Acara tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan ABPEDNAS, tetapi juga sebagai ajang untuk membahas penguatan pengawasan dana desa serta memperkokoh tata kelola desa yang akuntabel.
Baca Juga: Peran orang tua dalam pembentukan generasi berkualitas
Pada kesempatan tersebut, Dewan Pembina ABPEDNAS, Maya Miranda Ambarsari S.H., M.BA, memberikan penekanan khusus pada peran strategis perempuan di tingkat desa. Sebagai Dewan Pembina, Maya melihat peran BPD, terutama dari unsur perempuan, sangat strategis dalam tata kelola dan pemberdayaan ekonomi di desa.
“RAPIMNAS ini menjadi panggung untuk memastikan bahwa desa tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Maya.
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., memberikan arahan kunci kepada seluruh pimpinan BPD yang hadir.
Dalam arahannya, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan dukungan ABPEDNAS terhadap upaya penegakan hukum dalam pengawasan dana desa.
Baca Juga: Jawaban Lengkap Tim Kuasa Umbu Rauta dalam Perkara Gugatan Rektor UKSW
Sekjen ABPEDNAS, Aditya Yusma pada kata sambutannya menyampaikannya dengan penuh semangat, mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengawasi program-program desa. Harapannya adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan dana desa.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.Pwk. IPU, menjelaskan bahwa Rapimnas tersebut juga bertujuan untuk mempertemukan pimpinan BPD dari seluruh Indonesia dalam rangka pembentukan kepengurusan ABPEDNAS yang baru.
Indra menekankan komitmen ABPEDNAS untuk menempatkan lima hingga sembilan anggota BPD di setiap desa guna mengawasi berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah Layak Huni.
Rapimnas ABPEDNAS 2025 fokus pada pembahasan internal dalam Komisi A dan Komisi B untuk menyusun strategi penguatan kelembagaan BPD dan merumuskan langkah taktis pengawasan dana desa.
Baca Juga: Bupati Sukoharjo lepas ekspor perdana sepatu dengan kualitas internasional
"Komitmen kami jelas: memperkuat BPD agar mampu mengawal desa dalam mewujudkan visi 'Membangun Desa Menata Kota Untuk Indonesia Maju'."
