HARIAN MERAPI - Tragedi bencana banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah pulau Sumatera dan daerah lainnya, dinilai akibat dari praktik perkongsian antara oligopoli dengan politisi.
Demikian diungkapkan pengamat masalah sosial, Urip Haryanto SH, di Pati, Kamis (4/12/2025).
Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Urip Haryanto, tokoh yang dikenal sebagai anggota DPD IKAL Lemhannas RI Jateng ini, menyebutkan, bagi oligarki, jika tragedi kemanusiaan, semacam banjir bandang, adalah bagian dari proyek sektor bencana alam.
Menurut tokoh asal kabupaten Tegal (Jateng) ini, oligipoli berkongsi dengan politisi, kemudian melahirkan praktek oligarki.
"Sehingga, terjadilah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)" ujarnya.
Mengenai skema praktiknya, Urip menyebutkan bahwa oligopoli (perusahaan besar) akan menghasilkan keuntungan besar, serta memiliki sumber daya besar.
"Oligopoli menggunakan keuntungan untuk mendanai kampanye politik. Tetapi memilih politisi yang pro-bisnis (mendukung) mereka" ucap Urip Haryanto.
"Sedang oligarki akan mendekat politisi yang menjadi penguasa, dan kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan oligopoli. Sehingga bisa mempertahankan kekuasaan dan pengaruh" tambahnya.
Dia menyatakan, ada hubungan saling menguntungkan antar keduanya. Oligopoli mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang mendukung bisnis mereka. Sedang oligarki mempertahankan kekuasaan dan pengaruh melalui dukungan oligopoli.
Baca Juga: Psikolog sebut uang kerap digunakan jadi alat regulasi emosi, kok bisa ?
Skema tersebut, tambahnya, menggambarkan bagaimana oligopoli menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi politik dan mewujudkan oligarki yang mendukung kepentingan mereka (oligopoli).
"Maka oligopoli dapat mempertahankan dan meningkatkan keuntungan mereka melalui kebijakan yang mendukung bisnis mereka" tegas Urip Haryanto.(*)
