HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2025. Tema yang diusung yakni Sinergi Pengawasan Antar Instansi untuk Mewujudkan Sukoharjo Berintegritas dan Bebas dari Korupsi.
Kegiatan digelar di Hotel Grand Mercure Solo Baru, Grogol dibuka langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Selasa (4/11/2025).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini mengusung tema ”Sinergi Pengawasan Antar Instansi untuk Mewujudkan Sukoharjo Berintegritas dan Bebas dari Korupsi”.
Hal ini merupakan sebuah panggilan dan tantangan besar bagi kita semua. Pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Tanpa pengawasan yang efektif dan sinergis antar berbagai instansi, upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan menemui hambatan yang besar.
Selain itu, tema ini sangat relevan dengan upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa.
Pengawasan bukanlah semata mencari kesalahan, tetapi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, pengawasan menjadi fungsi krusial untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengawasan yang kuat dan sinergis antar instansi, baik Inspektorat Daerah, BPKP, BPK, maupun aparat penegak hukum akan membentuk sistem yang saling menguatkan, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.
Pelaksanaan pengawasan yang optimal tidak semata-mata menjadi tanggung jawab inspektorat atau badan pengawasan saja.
Baca Juga: Soal gelar pahlawan untuk Soeharto, Ketua DPR: Rekam jejak perlu dicermati
Melainkan, perlu adanya kolaborasi yang kuat dan harmonis antar seluruh instansi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten.
