Sedangkan Kecamatan Weru dipilih karena berbanding terbalik dengan Kecamatan Grogol karena jumlah penduduk yang sedikit. Namun demikian kondisi tersebut juga berdampak pada persaingan ketat memperebutkan murid baru di sekolah saat tahun ajaran baru.
"Kondisi sekolah negeri karena regulasi berdampak pada keterbatasan dibanding sekolah berbasis agama. Itu terlihat setiap kali tahun ajaran baru sekolah persaingan mendapat murid baru sangat ketat. Karena itu Disdikbud Sukoharjo akan menerapkan program sekolah unggulan dan siap diterapkan tahun 2026 mendatang. Tahun 2025 ini sudah persiapan di Grogol dan Weru," ujarnya.
Persiapan yang dilakukan di tahun 2025 berupa fisik bangunan sekolah. Selain itu juga terkait tenaga pendidik dan lainnya. Termasuk di tahun 2026 mendatang akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana tambahan.
Sekolah unggulan nanti akan menanggung semua biaya pendidikan siswa. Artinya pembelajaran diterapkan secara gratis. Kebutuhan anak akan dipenuhi oleh Disdikbud Sukoharjo.
"Sedang kami persiapan kepala sekolah dan guru yang kompeten. Termasuk tenaga pendidik untuk muatan lokal, pegawai Tata Usaha dan penjaga sekolah. Kurikulum yang akan diterapkan nanti sesuai standar nasional dan ditambah nilai-nilai religius agama," lanjutnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Danur Sri Wardhana mengatakan, Komisi IV DPRD Sukoharjo meminta kepada Disdikbud Sukoharjo memiliki konsep dan program yang jelas terkait sekolah unggulan. Jangan sampai program tersebut bermasalah ditengah jalan.
"Sekolah unggulan ini programnya seperti apa, konsepnya bagaimana harus jelas. Apakah sama dengan sekolah pada umum lainnya. Perbedaanya apa dan itu harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai bermasalah ditengah jalan karena sistem pendidikannya yang belum siap. Padahal sekolah unggulan ini dijalankan agar pendidikan Sukoharjo maju," ujarnya.
Komisi IV DPRD Sukoharjo menyoroti terkait dengan kesiapan Disdikbud Sukoharjo. Sebab sekolah unggulan tersebut rencananya akan mulai diterapkan tahun 2026 mendatang. Disisi lain, kondisi persaingan sekolah negeri dan swasta sangat ketat.
"Bagaimana dengan tenaga pendidiknya apakah sudah siap. Termasuk bangunan sekolahnya seperti apa. Sebab sekolah unggulan ini nantinya tetap menggunakan sekolah negeri yang sudah ada sekarang," lanjutnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sukoharjo Agus Sumantri, mengatakan, sejauh mana persiapan Disdikbud Sukoharjo terlihat program sekolah unggulan. Sebab sekolah unggulan rencananya akan diterapkan tahun 2026 dan sampai sekarang belum ada sosialiasi ke masyarakat.
Disisi lain persiapan juga membutuhkan anggaran besar untuk fisik bangunan dan kelengkapan sarana belajar mengajar. Terpenting juga harus terpenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang kompeten untuk memajukan pendidikan anak.
"Bagaimana sekolah unggulan ini akan berjalan harus segera dipersiapkan dan disosialisasikan ke masyarakat. Termasuk bagaimana pemenuhan kebutuhan anggaran karena tidak sedikit kebutuhannya," ujarnya.*
