HARIAN MERAPI - Belakangan ini banyak beredar informasi seputar demo yang tujuannya memperburuk citra pemerintah.
Namun, ada pula demo yang tujuannya konstruktif, ingin memperbaiki kinerja pemerintah dan penyelenggara negara.
Pakar Komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Dr Azwar SS MSi, menilai disinformasi yang menyebar di media sosial sepanjang aksi unjuk rasa sejak Kamis (28/8) bertujuan untuk memperburuk citra pemerintah.
Baca Juga: Begini cara mengurangi kecemasan akibat konsumsi informasi di medsos secara berlebihan
"Dalam kerangka yang lebih luas, secara politis disinformasi yang beredar di media sosial terlihat dibuat untuk memperburuk citra pemerintah yang ada. Skenario ini terbaca jelas dalam pola-pola disinformasi yang tersebar," kata Azwar di Jakarta, Senin.
Pria yang menamatkan pendidikan doktoral di IPB University itu, mengatakan disinformasi merupakan informasi yang sengaja dibuat atau disebarkan dengan tujuan menyesatkan, memanipulasi, atau merugikan pihak tertentu.
Disinformasi yang disebarkan tersebut dianalogikan seperti bensin yang disiram untuk membakar sesuatu, tujuannya untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu bahkan membunuh karakter dari pihak maupun keluarga yang bersangkutan.
"Contohnya seperti informasi yang menyangkut kader Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang rumahnya mengalami penjarahan. Warga yang datang pun mengumumkan barang-barang yang ditemukan, termasuk beberapa hal yang dapat dikatakan sudah masuk dalam ranah privasi," terang dia.
Baca Juga: Tahukah Anda, bernapas lewat mulut dapat pengaruhi pertumbuhan gigi anak, begini penjelasannya
Padahal setelah beberapa waktu diketahui bahwa foto tersebut merupakan hasil rekayasa oknum tidak bertanggung jawab, dan dampaknya sangat luas bagi masyarakat.
"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa masyarakat kita belum siap menerima kemajuan informasi yang cepat ini. Tapi bagaimana lagi, mau tidak mau kita harus hadapi," ucap dia.
Azwar menekankan bahwa gerakan sosial yang memanfaatkan media termasuk media sosial untuk menyuarakan kepentingan masyarakat harus dihargai. Namun, cara yang digunakan haruslah benar tanpa menyebarkan fitnah untuk menjatuhkan orang lain.
Dalam kesempatan itu, ia meminta agar pengelola platform media sosial lebih bertanggung jawab dalam menyaring informasi yang salah secara sistem.
Sementara pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam menegakkan regulasi yang sudah ada dan melakukan penegasan bahwa disinformasi adalah kejahatan.
Baca Juga: Ini dampak buruk pejabat flexing menurut psikolog UGM
