HARIAN MERAPI - Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkuat ketahanan digital guna melawan disinformasi.
Pemerintah juga telah menetapkan strategi penguatan ketahanan digital guna melawah disinformasi dan hoaks yang merebak di ruang siber Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca Juga: Sleman Resmikan Empat Lokasi Program Padat Karya Tahap Pertama
Ia mengatakan di masa kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto pemerintah telah menetapkan strategi untuk menguatkan ketahanan digital nasional dalam upaya melawan disinformasi yang merebak di ruang siber Indonesia.
Nezar mengatakan strategi untuk melawan disinformasi tersebut penting bagi Indonesia karena fenomena tersebut apabila tidak diatasi dengan tepat dapat menjadi ancaman serius terhadap demokrasi, kepercayaan publik, bahkan tatanan sosial di masyarakat.
"Presiden menyerukan peningkatan ketahanan digital, kolaborasi lintas sektoral, dan penguatan komunikasi publik untuk memastikan bahwa kebohongan tidak mendikte wacana nasional kita,” kata Nezar.
Baca Juga: Pemkot Yogyakarta Siapkan Moratorium Hotel di Zona Inti Sumbu Filosofi
Selain memastikan penanganan disinformasi di ruang digital Indonesia dilakukan secara proporsional dan berbasis bukti, Nezar menyebutkan dalam hal kolaborasi memerangi disinformasi pemerintah tentu menggandeng mitra yang dapat dipercaya salah satunya adalah industri pers nasional yang merupakan pilar demokrasi.
Pesan ini turut disampaikan Nezar dalam acara FEALAC Journalist Dialogue 2025 pada Selasa (20/5) di Jakarta, bertema "Bridging Perspectives: The Role of Media in Navigating Truth and Disinformation" saat menjadi pembicara membahas risiko global dari produksi dan distribusi konten disinformasi.
Tidak hanya insan pers, kolaborasi memerangi disinformasi juga turut melibatkan komunitas masyarakat sipil yang memang aktif dalam memantau dan menanggulangi konten berbahaya di ruang digital sehingga keterlibatan banyak pihak benar-benar diwujudkan dalam hal ini.
Selain kolaborasi, Pemerintah Indonesia juga melakukan reformasi regulasi serta menciptakan sistem peringatan dini agar disinformasi di ruang digital yang ditemukan oleh sistem digital bisa langsung ditangani dan tidak menyebar ke masyarakat lebih luas.
Baca Juga: Jaksa Geledah Rumah Tiga Tersangka Korupsi Sritex di Solo, Bandung hingga Makassar
"Kami tengah mengembangkan pekerjaan deteksi yang lebih cerdas, mempromosikan dialog lintas batas, dan mengintegrasikan inisiatif pemeriksaan fakta ke dalam saluran layanan publik,” Nezar merincikan sistem tersebut.
Tidak hanya di tingkat nasional, Nezar mengatakan Indonesia juga secara aktif melakukan dialog di tingkat regional Asia Tenggara untuk memerangi disinformasi secara serius.
