HARIAN MERAPI - Ketua DPD PKS Sukoharjo Tito Setiyo Nugroho menyoroti lambannya respon Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) terkait normalisasi sungai Bengawan Solo di wilayah Kecamatan Tawangsari.
Sebab kerusakan sudah sangat parah berlangsung lama dan merugikan warga masyarakat.
Tito Setiyo, Kamis (28/8/2025) dalam keterangannya mengatakan, kondisi abrasi, kerusakan tanggul sungai Bengawan Solo yang terjadi di Desa Pojok dan Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari sudah berlangsung cukup lama sehingga berdampak serius terhadap pemukiman dan lahan warga.
Baca Juga: Gus Yahya minta maaf undang Peter Berkowitz, mengaku khilaf tak perhatikan latar belakang zionisnya
Menurut data dari perangkat daerah setempat, tebing sungai di Desa Dalangan sudah longsor sejak tahun 1989 dan secara bertahap terus terjadi hingga hari ini.
Kemudian di Desa Pojok juga telah terjadi bertahun-tahun, kondisi parah dicatat pada akhir November 2022.
"Masalah ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Tidak semestinya tindakan cepat baru dilakukan setelah ada teguran dari Bupati Sukoharjo Etik Suryani," ujarnya.
Politisi muda yang juga anggota Komisi 3 DPRD Sukoharjo ini mengapresiasi langkah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi warga.
Baca Juga: Polres Sukoharjo tangkap pengedar sabu jaringan lintas daerah
"Sangat mengapresiasi kepada ibu Bupati, langkah beliau membuktikan keberpihakan kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh banjir, abrasi lahan, dan kerusakan infrastruktur sungai," lanjutnya.
Tito mendesak agar penanganan darurat tidak berhenti pada pengerahan alat berat semata.
"Perencanaan jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkuat tanggul dan normalisasi aliran sungai. Kajian dampak lingkungan yang melibatkan masyarakat sekitar juga diperlukan," ungkap politisi muda yang kerap disapa Mas Tito.
Baca Juga: Tak hanya kuota haji, KPK curigai ada penyimpangan pengadaan katering ibadah haji
"Agar mengetahui sejauh mana pemerintah pusat melalui BBWSBS serius menyelesaikan masalah ini, maka diperlukan transparansi anggaran", imbuhnya.
