HARIAN MERAPI - Untuk mendorong penguatan peran advokasi hukum yang berkeadilan dan berkemajuan, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LBH AP PP Muhammadiyah) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) LBH AP PP Muhammadiyah di Gedung SM Tower Malioboro Kota Yogya, Jumat-Minggu (8-10/8/2025).
Kegiatan tersebut mengambil tema "Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan: Kontribusi Muhammadiyah dalam Menegakkan Hak-hak Rakyat” dihadiri oleh sekitar 150 peserta yang merupakan perwakilan dari LBH AP Muhammadiyah tingkat Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah dari seluruh Indonesia.
"Dengan Rakornas kali ini LBH AP Muhamadiyah hadir di lapisan masyarakat bagiamana keadilan bisa dirasakan oleh semua," ujar Ketua LBH AP PP Muhammadiyah, Taufiq Nugroho SH MH CLA disela-sela acara.
Meski ada sejumlah perwakilan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Wilayah dari Aceh sampai Papua namun belum mewakili seluruh wilayah di Indonesia.
Baca Juga: Tragis, siswi SMP di Bantul Ngendat, diduga ini penyebabnya
Karena hingga saat ini belum ada 50 persen LBH AP Muhammadiyah terbentuk di kabupaten/kota karena kurangnya SDM advokat seperti di Papua dan Sulawesi.
"Untuk itu isu kita dalam rakornas kali ini akan mendeklarasikan organisasi advokat Muhammadiyah. Sesuai syarat untuk menjadi advokat harus PKPA di perguruan tinggi. Kita punya fakultas hukum terbesar di Indonesia sehingga kita akan merumuskan kaderisasi advokat Muhammadiyah yang suka menolong sesama," terang Taufiq Nugroho.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo SH MH yang hadir dalam rakornas memberikan pesan kepada para advokat yang tergabung dalam LBH AP Muhammadiyah harus pandai membawa diri sehingga menghindari conflict of interest.
Jangan ada iming-imingi dalam penegakan hukum karena hal ini sangat rawan.
Banyak celah yang menimbulkan conflict of interest seperti memberikan sesuatu atau gratifikasi.
Baca Juga: Beginilah kalau Andre Taulany belajar teknik vokal cengkok lagu dangdut
Selain itu terkadang aparat penegak hukum alpa seperti massa tahanan habis tak diperpanjang atau habis massa tahanan tak dilepas.
Sehingga advokat harus mampu mengawal masalah ini sehingga tak terjadi kesewenang-wenangan aparat terhadap masyarakat.
Sementara Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir MSi menyampaikan selamat atas rakornas LBH AP Muhammadiyah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik.
Kehadiran LBH AP Muhammadiyah diharapkan dapat membangun hukum yang berkemajuan menciptakan sistem yang adil dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
