Baca Juga: Dua orang ditangkap polisi, diduga edarkan obat keras psikotropika
Pihaknya menyayangkan pemangku kebijakan di Bantul justru mendukung karyawan mogok kerja dan meminta untuk di PHK. Pasalnya, mesk kondisi sulit perusahaan ini diposisi sulit masih niat pertahankan karyawan.
"Menteri Tenaga Kerja juga wanti-wanti jangan sampai ada PHK. Ini pemda kok malah mendukung PHK," tegasnya.
Ivan Bert menambahkan, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bantul harusnya bijaksana dalam persoalan ini. Pemkab Bantul harus mendengar semua pihak apa sih persoalan itu dan bagaimana persoalan itu.
"Jangan hanya menerima informasi yang dari pekerja," ucapnya.
Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrhadi mengaku perselisihan antara perusahaan dengan karyawan mengenai tunggakan gaji itu masih ditangani Disnakertrans Bantul. "Masih ditangani Disnakertrans Bantul," pungkasnya. (*)