HARIAN MERAPI – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) Nezar Patria mengungkapkan, media memainkan peranan penting dalam mendukung komunikasi publik yang efektif dan inklusif, yaitu bagaimana kebijakan perubahan iklim dikomunikasikan secara efektif kepada semua lapisan masyarakat. Utamanya melalui pendekatan yang adaptif dan relevan secara lokal, terutama di daerah pedesaan yang berisiko.
Menurutnya, Indonesia telah mengatasi tantangan komunikasi perubahan iklim melalui Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) 2014, yang mengacu pada sosialisasi kesadaran publik tentang fenomena dan dampak perubahan iklim.
"Perubahan iklim merupakan isu yang membutuhkan tindakan berbasis bukti kuat dan urgensi tinggi, alih-alih menunggu semua fakta ilmiah benar-benar mutlak. Namun pada praktiknya, jurnalis yang lebih banyak generalis—dihadapkan untuk meliput topik perubahan iklim yang kompleks. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membantu menjembatani kesenjangan antara ilmuwan dan media," ujar Nezar Patria dalam CONNECT! #8 bertajuk 'Media Communication on Climate Change Policies' yang diinisiasi KONEKSI bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Auditorium Smart Green Learning Center (SGLC) Fakultas Teknik UGM, Selasa (3/6/2025).
CONNECT! #8 menyoroti pentingnya penguatan komunikasi media terkait kebijakan perubahan iklim, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor antara peneliti, lembaga pemerintah, mitra pembangunan, dan praktisi. Kegiatan ini mengupas tuntas penelitian kolaboratif antara UGM dan Universitas Deakin yang melibatkan 14 peneliti Indonesia dan Australia.
Baca Juga: Dukung Pemerintah Perangi perubahan Iklim, BRI Tanam 5.000 Bibit Pohon Produktif di Desa Kutuh Bali
"Australia dan Indonesia terus memperkuat hubungan antarmasyarakat dan institusi guna mendukung pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Kerja sama riset antara Universitas Gadjah Mada and Deakin University akan meningkatkan pembelajaran dua arah antarnegara dalam menanggulangi masalah perubahan iklim," ujar Minister Counsellor for Governance and Human Development of the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Tim Stapleton.
Penguatan Sistem Komunikasi Kebijakan Perubahan Iklim
Menyadari pentingnya kolaborasi interdisipliner, KONEKSI mendanai proyek antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Deakin dalam menyusun penelitian 'Membangun Ketahanan di Masyarakat Pedesaan yang Berisiko Melalui Peningkatan Komunikasi Media tentang Kebijakan Perubahan Iklim'.
Penelitian ini berfokus pada pemahaman komunikasi media terkait kebijakan perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kapasitas publik, khususnya masyarakat di daerah rentan dan terpencil, untuk menilai keandalan informasi, serta berpartisipasi dalam kebijakan iklim yang relevan dengan mereka.
Baca Juga: Gunung Rinjani Jadi Percontohan Taman Nasional Nol Sampah, Pelanggar Terancam Denda hingga Rp5 Juta
Diskusi panel ini melibatkan juru bicara dari Pemerintah pusat dan daerah yang membahas strategi pemerintah dalam pengendalian dan komunikasi perubahan iklim. Antara lain Direktur Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) serta Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BPLH), Wahyu Marjaka, Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kusno Wibowo.
Keduanya menyebutkan bahwa diperlukan keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penyebaran informasi yang inklusif tentang pesan-pesan terkait iklim agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Baca Juga: Selamatkan 60 Lansia dari Kebakaran Hutan, 3 WNI Diberikan Status Penduduk Tetap di Korea Selatan
Rector of Deakin University Lancaster University Indonesia Campus Prof. Greg Barton menjelaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki niat baik tetapi terkadang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi mengenai perubahan iklim yang dapat diakses oleh masyarakat.
