Baca Juga: Penghematan anggaran tidak terkait MBG, kata Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono
Iwan menjelaskan, angka kuota yang didapat Kabupaten Sukoharjo sudah melalui perhitungan matang dari pemerintah daerah dan pusat. Karena itu wajar kuota yang didapat seluruhnya sudah terserap pasar. Apabila ada kekurangan maka diajukan tambahan kuota fakultatif.
"Setiap tahun angka kebutuhan elpiji 3 kilogram meningkat. Itu terlihat dari kuota yang didapat. Penyebabnya karena semakin bertambah penduduk yang menggunakan gas bersubsidi salah satunya dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," lanjutnya.
Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Dahono Marlianto mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan UMKM. Pemerintah diminta mempermudah distribusi termasuk pengendalian harga agar tidak memberatkan masyarakat.
"Kalau dilihat dari laporan Diskopumdag Sukoharjo kebutuhan masyarakat terpenuhi dilihat dari kuota. Tapi beberapa hari lalu sempat ramai di masyarakat sulit dapat elpiji 3 kilogram. Kalau ada kebijakan baru maka pemerintah harus sosialisasi dulu ke masyarakat," ujarnya. (*)
