HARIAN MERAPI - Kodim 0726 Sukoharjo siap merrealisasikan target swasembada pangan pemerintah. Target luas tanam padi tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo di lahan seluas 62.25 hektare. Selain padi, ketahanan pangan diupayakan melalui tanaman palawija seperti jagung.
Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Inf Supri Siswanto, Selasa (21/1) mengatakan, untuk mendukung program percepatan swasembada pangan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan target capaian luas tanam Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 sebesar 67.456 hektare. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan dibanding luas tanam sebesar 49.675 hektar pada tahun 2024.
"Awalnya seperti itu ditarget luas tanam padi di Sukoharjo tahun 2025 seluas 67.456 hektare. Tapi Kementerian Pertanian kemudian mengoreksi menjadi sekitar 62.25 hektare. Dari angka 67 hektare turun menjadi 62 hektare. Itu kenapa karena dilihat total sawah aktif di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 20.475 hektare. Artinya apabila bisa tiba kali panen padi dalam setahun ini di 2025 maka perhitungannya sudah 60 hektare lebih. Tinggal sisanya akan dicarikan solusi menggunakan lahan tidur untuk dikebut ditanami padi," ujarnya.
Baca Juga: Program swasembada pangan, Polri diberi tanggung jawab laksanakan penanaman jagung 1 juta hektar
Kodim 0726 Sukoharjo sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo diketahui data sawah teknis seluas 14.449 hektare, sawah setengah teknis 1.780 hektare, sawah sederhana 2.069 hektare, sawah tadah hujan 2.177 hektare. Total sawah aktif di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 20.475 hektare.
"Angka 20.475 hektare ini yang kita kunci untuk terus ditanami padi dalam setahun tiga kali. Setelah panen petani didorong terus langsung tanam dan jangan terlalu lama sawah dibiarkan menganggur," lanjutnya.
Dandim menjelaskan, Kodim 0726 Sukoharjo sudah melakukan pemetaan lahan pertanian. Termasuk juga berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
Baca Juga: Pelaku pagar laut akan didenda, Trenggono: Jika ditemukan unsur pidana akan dilaporkan ke polisi
"Misal ada sawah tadah hujan disana petani harus tanam padi mengandalkan air sumur bor. Ada beberapa titik tidak ada aliran listrik. Maka kami bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo berkoordinasi dengan PLN agar menyediakan jaringan listrik untuk membantu petani. Artinya program swasembada pangan pemerintah dijalankan semua pihak sampai ke sawah yang sulit dijangkau sekalipun," lanjutnya.
Koordinasi juga telah dilakukan Kodim 0726 Sukoharjo denhan Bulog terkait kebijakan Harga Pembeli Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram yang mulai diterapkan 15 Januari 2025. Keberadaan Bulog sangat penting sebagai jaminan bagi petani bisa menjual gabah hasil panen padi dengan harga tinggi sesuai ketetapan pemerintah.
Dandim mengatakan, dengan keberadaan Bulog juga sebagai bukti peran pemerintah kepada petani. "Jadi jangan sampai ada kesan petani setelah panen tidak langsung menjual gabah karena harga anjlok. Gabah baru dijual menunggu waktu lama setelah kembali naik. Kalau itu terjadi maka ada jeda lagi bagi petani untuk kembali tanam dan ini memperlambat panen lagi," lanjutnya.
Dandim menegaskan, terkait program swasembada pangan pemerintah, Kodim 0726 Sukoharjo memberikan totalitas pendampingan kepada petani. Termasuk mengeluarkan alat pertanian modern yang dimiliki untuk digunakan petani.
"Dari Pemkab Sukoharjo juga sudah banyak menyediakan alat pertanian modern canggih. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah petani. Apabila semua bisa berjalan maka tentunya target dari pemerintah bisa direalisasikan swasembada pangan di Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo Bagas Windaryatno mengatakan, target swasembada pangan akan direalisasikan. Total luas tanam padi di lahan 62,25 hektare sudah dipetakan dan diketahui lokasi serta petaninya. Karena itu, dilakukan koordinasi melibatkan semua pihak berupa percepatan tanam padi.
