Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini masih menjalankan tiga strategi penanggulangan kemiskinan. Termasuk juga melibatkan pihak terkait lainnya.
Keterlibatan tersebut seperti dilakukan oleh Baznas Sukoharjo dengan memberikan bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha seperti gerobak angkringan, gerobak gorengan, gerobak ayam goreng dan lainnya. Keberadaan bantuan tersebut membuat warga memiliki pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo melalui OPD terkait. Salah satu kegiatannya yakni dengan pelatihan, pendampingan dan penyaluran KUR sebagai modal usaha pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk pedagang pasar tradisional.
"Pemberdayaan ekonomi masyarakat terus digenjot melalui sektor UMKM dan pedagang kecil," lanjutnya.
Baca Juga: Ulah geng pelajar resahkan masyarakat, begini mengatasinya
Pemkab Sukoharjo juga genjot penanggulangan kemiskinan dengan membuka kesempatan lapangan kerja melalui investor yang masuk ke daerah membuka industri. Kebutuhan pekerja di sektor industri sangat besar dan bisa dimanfaatkan warga Sukoharjo.
"Dengan bekerja baik di sektor formal maupun berwirausaha sendiri maka bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian maka secara otomatis angka kemiskinan bisa terus turun," lanjutnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Pemkab Sukoharjo sudah bersinergi dengan jajaran Muspida Sukoharjo, swasta dan pihak terkait lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: BRI dan HIPMI Jalin Sinergi Strategis untuk Dorong Pengusaha Muda Naik Kelas
Bantuan seperti diberikan dalam bentuk rehab rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan infrastruktur jalan hingga pedesaan, pelatihan kerja dan lainnya.
Angka kemiskinan terus ditekan oleh Pemkab Sukoharjo dimulai dari tingkat bawah yakni desa dan kelurahan. Warga yang masuk kategori kurang mampu mendapatkan pendampingan penuh termasuk pemberian bantuan.
"Jadi tidak sekedar hanya diberi bantuan. Tapi juga diberi pelatihan kerja agar bisa mandiri. Termasuk penyaluran tenaga kerja dan modal usaha," lanjutnya.
Widodo menambahkan, OPD terkait yang terlibat mendapat tugas pendampingan penuh kepada sasaran. Hal ini dilakukan agar target menekan angka kemiskinan bisa berhasil. (*)
