HARIAN MERAPI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Sukoharjo siapkan anggota bantu pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pilkada 2024. Pengamanan TPS nantinya juga akan melibatkan aparat TNI dan Polri.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo Sunarto, Jumat (4/10/2024) mengatakan, Satpol PP Sukoharjo terlibat dalam pengamanan TPS Pilkada 2024 dengan menurunkan anggota baik dari Satpol PP maupun Linmas. Petugas dilibatkan langsung mengamankan TPS disemua wilayah di Kabupaten Sukoharjo.
"Pengamanan untuk satu TPS nanti akan ditempatkan dua Linmas. Sedangkan Satpol PP Sukoharjo akan menyesuaikan kebutuhan baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan," ujarnya.
Pengamanan nantinya akan mendapat tambahan petugas dari Kader Siaga Trantib (KST) di bawah kewenangan Satpol PP Sukoharjo. Namun demikian, berapa jumlah KST yang dilibatkan juga masih menunggu kebutuhan di TPS.
"Satpol PP Sukoharjo pada dasarnya siap membantu pengamanan termasuk nanti apabila dibutuhkan masih ada tambahan petugas KST," lanjutnya.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 pada 27 November mendatang saat ini Satpol PP Sukoharjo melakukan pemetaan dan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas).
Kegiatan tersebut dilakukan sebagai antisipasi dan pencegahan kerawanan wilayah. Koordinasi juga dilakukan Satpol PP Sukoharjo dengan melibatkan aparat keamanan dari Polri dan TNI.
Baca Juga: BBPOM Yogyakarta Temukan Ribuan Jamu dan Suplemen Kesehatan Tak Layak Edar, Ini Langkah Lanjutannya
Pemetaan wilayah dan deteksi dini sengaja dilakukan Satpol PP Sukoharjo sebagai antisipasi dan pencegahan kerawanan Kamtibmas menjelang Pilkada 2024.
Nantinya wilayah rawan dan permasalahan yang kemungkinan akan muncul saat proses pemungutan suara dan tahapan lain pada pemilu akan dilakukan penanganan.
Satpol PP Sukoharjo dalam hal ini sudah melakukan koordinasi dengan melibatkan aparat keamanan dari Polri dan TNI. Koordinasi dilakukan mengingat Polres dan Kodim 0726 Sukoharjo memiliki kewenangan penuh pengamanan Pilkada 2024. Sedangkan Satpol PP Sukoharjo sifatnya hanya membantu tugas saja.
Baca Juga: Ini daftar kekayaan cagub-cawagub DKI Pramono Anung dan Rano Karno yang dilaporkan ke KPK
"Sudah ada deteksi dini wilayah untuk mengetahui kondisi tingkat kerawanan gangguan Kamtibmas menjelang Pilkada 2024," lanjutnya.
