"Upaya yang kami lakukan masih berjalan sampai sekarang. Seperti jemput bola dimana petugas mendatangi langsung wajib pajak melalui penyediaan loket pembayaran di balai desa dan kantor kelurahan," lanjutnya.
Richard mengatakan, penerimaan pembayaran PBB setiap tahun di Kabupaten Sukoharjo sudah bisa dimulai wajib pajak sejak Januari lalu. Pada tahun 2024 ini hingga akhir Februari lalu tercatat sudah ada lima desa lunas 100 persen pembayaran PBB.
Kelima desa tersebut mencatatkan waktu sendiri pada proses pelunasan pembayaran PBB. BPKPAD Sukoharjo mencatat rekor pelunasan pembayaran tercepat kembali dipegang Desa Karangasem Kecamatan Bulu pada 15 Januari 2024.
Disusul kemudian, Desa Genengsari Kecamatan Polokarto 26 Januari 2024, Desa Pojok Kecamatan Tawangsari 30 Januari 2024, Desa Kemasan Kecamatan Polokarto 29 Februari 2024 dan Desa Kenokorejo Kecamatan Polokarto 29 Februari 2024.
Baca Juga: Ayo Menang Lagi, Man! PSS Sleman Jamu Malut United pada BRI Liga 1 Malam Ini di Stadion Manahan Solo
BPKPAD Sukoharjo juga mencatat dilihat dari 12 kecamatan maka Kecamatan Polokarto terbanyak menyumbang tiga desa yang sudah lunas pembayaran PBB. Sedangkan Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawangsari masing-masing satu desa. Untuk kecamatan lainnya sama sekali belum ada yang lunas.
Richard mengatakan, Pemkab Sukoharjo sudah menerbitkan SPPT PBB 2024 pada awal Januari lalu. Selanjutnya langsung didistribusikan ke 12 pemerintah kecamatan.
Distribusi SPPT PBB 2024 kemudian dilanjutkan dari pemerintah kecamatan ke 167 pemerintah desa dan kelurahan pada Februari ini. Selanjutnya tinggal dibagikan ke wajib pajak.
BPKPAD Sukoharjo sebelumnya sudah meminta distribusi SPPT PBB 2024 dari pemerintah desa dan kelurahan ke wajib pajak dipercepat.
Petugas diminta turun ke lapangan membagikan langsung SPPT PBB 2024 dengan mendatangi rumah wajib pajak. Langkah tersebut dianggap lebih cepat dan efisien dibanding harus menunggu wajib pajak datang ke kantor pemerintah desa dan kelurahan untuk mengambil SPPT PBB 2024 sendiri.
Percepatan distribusi SPPT PBB 2024 dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian pelunasan pembayaran dari wajib pajak. Sebab penerimaan pajak setiap tahun ditarget mengalami peningkatan.
"Pembayaran PBB dapat dilakukan wajib pajak melalui Payment-Point pada Bank Jateng di kecamatan dan juga bisa melalui kanal — kanal pembayaran seperti lndomaret, Alfamart,Tokopedia, Gopay, Bukalapak, Ovo, Kantor Pos, Blibli, dan Qris Bima Bank Jateng," lanjutnya. (*)
