HARIAN MERAPI - Jajaran pengawas harus memahami geopolitik terkini menjelang dan masa kampanye Pilkada 2024. Ini penting untuk melaksanakan tugas terutama pencegahan dan pengawasan.
"Kampanye Pilkada 2024 merupakan momen di mana banyak pelanggaran terjadi, seperti keterlibatan TNI, Polri, Kades dan perangkat serta penggunaan fasilitas negara oleh calon petahana atau praktik politik uang," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo periode 2018-2023, Sumali Ibnu Chamid, Selasa (10/9/2024).
"Pengawas harus jeli dan siap melaporkan semua bentuk pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi,” lanjut Ketua Bawaslu Wonosobo.
Hal itu disampaikan saat Panwaslucam Bandongan Kabupaten Magelang gelar Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengawas Kelurahan/ Desa se Kecamatan Bandongan.
Sumali menjelaskan secara mendetail mengenai berbagai jenis laporan yang menjadi kewajiban PKD selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
Menurut Sumali, Form A ini harus diisi dengan data yang akurat dan jelas, meliputi temuan-temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
"Form A adalah dasar bagi Bawaslu dalam melakukan tindakan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, setiap pengawas harus memastikan bahwa informasi yang dimasukkan lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan," jelas Sumali.
Dia juga menekankan pentingnya pengisian Form Pencegahan, yaitu formulir yang digunakan PKD untuk melaporkan upaya-upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu.
Sumali menyatakan bahwa pencegahan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menjaga integritas pemilu.
"Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mencegah potensi pelanggaran. Form Pencegahan mencatat langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai aturan, sehingga potensi masalah bisa diatasi sejak dini," tambahnya.
Baca Juga: Pembantu Rumah Tangga Jatuh ke Sumur, Satu Jam Bertahan Pegangan Tali Timba, Begini Kondisinya
Sumali memaparkan tahapan-tahapan Pilkada 2024 yang menjadi fokus pengawasan PKD. Ia menjelaskan secara rinci mulai dari tahapan persiapan, seperti penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penyerahan berkas calon kepala daerah, hingga tahapan kampanye, pemungutan suara, serta rekapitulasi suara.
