Wawan menjelaskan, DPRD Sukoharjo sudah banyak menerima keluhan masyarakat saat PPDB digelar setiap tahun pelajaran baru. Salah satunya terkait dengan sistem yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan jalur penerimaan siswa baru.
Sejumlah faktor seperti kondisi lingkungan sekolah, akses, fasilitas serta daya saing sekolah juga menentukan minat siswa baru memilih sekolah saat PPDB digelar.
"Sekolah juga harus meningkatkan kualitas pengajar, fasilitas sekolah dan lainnya agar mampu bersaing," lanjutnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo Heru Indarjo, mengatakan, persaingan sekolah untuk mendapatkan siswa saat tahun pelajaran baru setiap tahun semakin ketat. Persaingan tidak hanya terjadi di sekolah negeri saja namun juga swasta.
Persaingan ketat tersebut berdampak pada kondisi sekolah dimana kuota yang disediakan tidak bisa terisi 100 persen. Khusus untuk sekolah negeri, Disdikbud Sukoharjo memberikan pendampingan penuh mengingat keberadaan sekolah sangat penting untuk pendidikan anak di wilayah tersebut.
"Jumlah sekolah negeri tetap tapi sekolah swasta terus bertambah baik penambahan jumlah sekolah swasta maupun kelas yang dibuka sekolah swasta. Ini tentunya menjadi salah satu pengaruh persaingan ketat mendapat siswa baru di sekolah negeri khususnya SMP," ujarnya.
Pendampingan penuh dilakukan Disdikbud Sukoharjo di 18 SMP negeri karena kekurangan siswa baru. Pihak sekolah diminta tetap menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan jumlah siswa seadanya.
"Keberadaan sekolah tetap penting untuk pendidikan anak. Untuk sekarang kami beri pendampingan penuh. Tapi kedepan dalam jangka panjang akan ada evaluasi. Harapannya nanti pada tahun pelajaran baru berikutnya jumlah siswa baru bertambah," lanjutnya.
Disdikbud Sukoharjo belum berencana melakukan regrouping atau penggabungan sekolah khususnya SMP. Sebab di 18 SMP negeri tersebut tetap masih cukup banyak siswa baru yang mendaftar.
"Belum regrouping karena masih ada siswanya dan untuk program itu juga perlu persiapan dan perencanaan matang. Sebab disana ada bangunan dan tenaga sumber daya manusia seperti guru harus dipikirkan kedepannya," lanjutnya.
Heru mengatakan, Disdikbud Sukoharjo sudah melakukan finalisasi akhir PPDB online dan offline SMP negeri dan swasta tahun pelajaran 2024/2025. KBM sendiri sudah dimulai pihak sekolah berupa masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sejak Senin (22/7) selam tiga hari kedepan.
Hasil finalisasi PPDB online dan offline SMP negeri dan swasta tahun pelajaran 2024/2025 diketahui total ada 40 sekolah memulai KBM dengan jumlah siswa seadanya. Sebab pihak sekolah hingga akhir pendaftaran masih kekurangan siswa baru. Artinya kuota yang disediakan pihak sekolah belum penuh 100 persen.
Disdikbud Sukoharjo sebelumnya sudah memberi kesempatan kepada pihak sekolah menggelar PPDB online. Disdikbud Sukoharjo bahkan memberi waktu tambahan bagi sekolah yang belum memenuhi kuota hingga PPDB online ditutup dengan membuka PPDB offline atau manual.
Namun hingga dua kali tahapan PPDB online dan offline ternyata masih ada sekolah kekurangan siswa baru atau belum memenuhi kuota 100 persen kursi yang disediakan.
Pihak sekolah dengan kondisi tersebut diminta oleh Disdikbud Sukoharjo tetap melaksanakan KBM mulai 22 Juli 2024 sesuai kalender pendidikan nasional tahun pelajaran 2024/2025. Sekolah tetap berkewajiban memberikan pendidikan pada anak yang sudah mendaftar disana saat PPDB digelar.
