HARIAN MERAPI - DPRD Sukoharjo segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo untuk mengevaluasi pelaksanan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sebab hingga tahun ajaran baru 2024/2025 dimulai ada 40 SMP negeri dan swasta masih kekurangan siswa baru. Kondisi sama dimungkinkan terjadi pada jenjang sekolah lainnya seperti SD.
Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi, Sabtu (3/8) mengatakan, DPRD Sukoharjo perlu melakukan pemanggilan terhadap Disdikbud Sukoharjo untuk meminta keterangan sekaligus evaluasi pelaksanaan PPDB online dan offline tahun pelajaran 2024/2025.
Baca Juga: Mengenal School Time, fitur yang diusung Google untuk bantu orang tua pantau anak selam sekolah
Sebab hingga PPDB selesai digelar dan kegiatan belajar mengajar (KBM) dimulai pada 22 Juli 2024 lalu masih banyak sekolah kekurangan siswa baru. Artinya kuota yang disediakan pihak sekolah belum terpenuhi 100 persen.
Kondisi tersebut seperti terjadi di 40 SMP negeri dan swasta. Sebab hingga tahun pelajaran 2024/2025 dimulai sekolah masih kekurangan siswa baru. Kuota yang disediakan juga belum terpenuhi 100 persen.
Sebanyak 40 SMP negeri dan swasta tersebut padahal sudah mendapat kesempatan dari Disdikbud Sukoharjo menggelar PPDB online dan diperpanjang pada tahapan PPDB offline. Namun hingga batas waktu yang ditentukan kuota yang disediakan tidak terpenuhi 100 persen.
Pihak sekolah kemudian diminta tetap melaksanakan KBM tahun pelajaran 2024/2025 dengan kondisi jumlah siswa seadanya. Hal inilah yang menjadi catatan serius DPRD Sukoharjo. Karena itu, ditegaskan Wawan Pribadi perlu dilakukan evaluasi bersama.
Baca Juga: Selama periode 2017 sampai dengan Juni 2024, OJK dan Satgas PASTI blokir 8.271 pinjol ilegal
"Sekolah kekurangan siswa baru dan kuota yang disediakan belum terpenuhi 100 persen terjadi setiap tahun. Ini yang perlu dievaluasi dari PPDB. Padahal sudah digelar secara online dan diperpanjang offline," ujarnya.
DPRD Sukoharjo meminta kepada pihak Disdikbud Sukoharjo segera memetakan masalah dan mencari solusi agar kedepan sekolah mampu memenuhi kuota siswa baru. Disisi lain, saat KBM digelar sekolah juga tidak kekurangan siswa baru.
"Kalau tidak segera dicari solusi kami khawatir kekurangan siswa baru di sekolah terus terjadi pada tahun mendatang. Sebab masalah ini terjadi di sekolah negeri dan swasta," lanjutnya.
Evaluasi PPDB nantinya juga akan dilakukan DPRD Sukoharjo bersama Disdikbud Sukoharjo di jenjang sekolah lain seperti SD. Sebab di SD juga dikhawatirkan terjadi masalah sama.
Baca Juga: Konten kreator ini rela pamer aurat di TikTok, berurusan dengan polisi deh!
"Mungkin juga di jenjang SD terjadi masalah sama. Nanti akan dievaluasi bersama Disdikbud Sukoharjo," lanjutnya.
