SUNGGUH memprihatinkan pegawai KPK terlibat perjudian online. Hal ini diakui sendiri oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Sayangnya ia tidak menyebut data berapa persisnya pegawai KPK yang terlibat judi online. Hanya disebutkan bahwa data tersebut berasal dari Inspektorat. Pertanyaannya kemudian, apakah mereka yang terlibat judi online bakal diproses hukum ?
Seharusnya KPK menjadi contoh terdepan dalam pemberantasan perjudian online, bukan malah terlibat di dalamnya. Kita mendorong agar pegawai KPK yang terlibat judi online jangan hanya dikenai sanksi administratif, seperti peringatan keras, tapi juga diproses hukum ke pengadilan.
Jangan sampai hukum diberlakukan secara tebang pilih atau pilih kasih. Apalagi menyangkut pegawai KPK, lembaga yang selama ini sangat dipercaya dalam pemberantasan korupsi.
Baca Juga: Jangan buru-buru beli kendaraan secara kredit, simak tips berikut ini
Pertanyaan umum, kok bisa pegawai KPK terlibat judi online ? Jawaban normatifnya, karena mereka manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Bahkan, Ketua KPK sekalipun bisa terlibat kejahatan, termasuk yang saat ini sedang disidik Bareskrim Polri, yakni Firli Bahuri. Sayangnya, Polri dalam menangani kasus ini terkesan kurang transparan. Bahkan, keberadaan Firli yang notabene telah dicegah ke luar negeri belum jelas rimbanya.
Kembali ke soal pegawai KPK terlibat perjudian online, selayaknya ditindak segera, jangan sampai berlarut-larut. Hal ini juga telah disampaikan Wapres Ma’ruf Amin bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk Presiden Jokowi dan menindak mereka yang terlibat judi online, termasuk yang berasal dari aparat penegak hukum.
Diduga tak hanya di KPK saja, tapi juga institusi penegak hukum lain, seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan hingga lembaga yudikatif tak steril dari aktivitas ilegal judi online. Karena itu, kita mendorong Satgas Pemberantasan Judi Online beraksi memberantas dengan prioritas utama penegak hukum. Mengapa ? Karena penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan judi online. Kalau penegak hukumnya tidak bersih, kisa sulit mengharapkan lembaga lainnya bersih.
Baca Juga: Aktivitas Gunung Merapi meningkat, BNPB : Masih dalam batas aman
Ibaratnya, kalau hendak membersihkan lantai, maka sapunya harus bersih terlebih dulu. Jangan sampai membersihkan lantai kotor dengan sapu kotor. Sebab, bila itu yang terjadi, maka judi online tak akan pernah bisa diberantas. Aparat jangan ikut bermain, melainkan jadi penegak hukum yang tegas, bersih dan tak dapat disuap. (Hudono)
