Kondisi ini menyebabkan harga lahan di kawasan tersebut menjadi sangat mahal. Dan, di antaranya hanya bisa dibeli oleh pendatang yang difungsikan untuk bisnis, investasi, dan pemiliknya tidak harus tinggal di Yogyakarta.
Hal ini juga menjadi perhatian serius Komunitas Samadya. Harga hunian yang tidak masuk akal, tidak akan mungkin digapai kelas pekerja di Yogya yang upahnya sangat rendah.
Divisi Kesekretariatan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) Yogyakarta, Syaifatudina mengutarakan, kerentanan khas selalu dialami pekerja dalam hubungan kerja non standar terus menggerus hidup para pekerja lepas (freelancer) termasuk dalam industri media, kreatif, seni, dan budaya. Salah satu kerentanan yang dihadapi pekerja lepas untuk bisa mendapat akses tanah ataupun hunian.
Baca Juga: Mengungkap Pilkada Pati 2024, pemilihan bupati ke 73 sejak Abad 13
Menurutnya, masalah UMR yang rendah menjadi permasalahan bersama. Namun, masalah yang dihadapi para pekerja lepas, tidak hanya masalah hanya persoalan upah.
"Apa sih yang dibutuhkan untuk melanjutkan hidup. Tanah itu keberlanjutan hidup paling esensial. Tidak hanya upah layak, tapi juga hunian. Tentunya kami tetap mendukung untuk naikkan upah minimum," ujar Syaifatudina.
SINDIKASI mendorong pemerintah memberikan proteksi lebih kepada para pekerja, seperti masalah upah minimum. "Upah minimum, proteksi pekerja itu sangat berhubungan pekerja mendapat hunian layak. Itu hak pekerja," ujar Syaifatudina.
Selain itu menurutnya perlu regulasi yang ketat tentang harga tanah maupun properti di Yogya. "Tidak bisa mengikuti pasar bebas. Kemudian jaminan tunjangan hidup, kesehatan sosial, cuti layak, perlu didorong," paparnya.
Syaifatudina juga memberikan saran kepada pekerja untuk terus menerus membangun solidaritas pekerja. Para pekerja bisa membangun kepemilikan lahan bersama, pengelolaan bersama. *
