HARIAN MERAPI - Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap 2 pada Mei 2024 mulai disalurkan. Penyaluran dipantau langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Pemantauan penyaluran beras CPP tahap 2 dilakukan di Balai Desa Polokarto Kecamatan Polokarto dan Balai Desa Palur Kecamatan Mojolaban, Senin (13/5/2024).
Penyaluran beras CPP tahap 2 dilakukan langsung petugas kepada warga terdata penerima bantuan beras. Kegiatan dipantau langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani dengan berkeliling beberapa desa dan kelurahan di semua kecamatan secara bergantian ke depan.
Bupati Sukoharjo Etik Suryani, mengatakan, bantuan beras dalam program CPP ini sudah ditunggu masyarakat khususnya warga penerima. Beras yang disalurkan kali ini merupakan CPP tahap 2 bulan Mei tahun 2024.
Etik mengatakan, dalam pemantauan tersebut warga mengaku sangat senang menerima bantuan beras dalam program beras CPP. Sebab bantuan beras tersebut bermanfaat meringankan beban dan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Hal ini karena harga beras di pasaran sekarang masih tinggi. Bantuan beras yang diterima dalam program CPP membantu warga setidaknya dalam waktu sekitar tujuh sampai sepuluh hari ke depan bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga tanpa harus membeli.
"Penyaluran CPP ini untuk tahap 2 bulan Mei tahun 2024. Pemantauan dilakukan di Kecamatan Polokarto dan Mojolaban," ujarnya.
Baca Juga: Tak ada calon perseorangan yang mendaftar Pilkada Bantul, ini penjelasan KPU
"Hasil pemantauan warga sangat senang dan terbantu mendapat bantuan beras karena setidaknya dalam beberapa hari kedepan sudah bisa memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus membeli beras sendiri karena sudah disediakan pemerintah," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo mencatat jumlah penerima bantuan beras dalam program CPP tahun 2024 sangat banyak 72.386 KPM. Warga penerima bantuan tersebar di 167 desa dan kelurahan di 12 kecamatan.
"Warga yang terdata mendapat undangan pengambilan bantuan beras. Silahkan diambil bantuannya dan jangan berdesakan. Nanti akan dilayani petugas," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo meminta kepada Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan untuk membantu memantau proses penyaluran bantuan beras.
