HARIAN MERAPI - Pemerintah desa diminta ikut membantu pengentasan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah masing-masing melalui dana desa.
Sebab keberadaan dana desa bisa digunakan membantu dalam program rehab RTLH. Pemkab Sukoharjo berharap partisipasi pemerintah desa dapat menekan angka RTLH.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono, Minggu (17/3/2024) mengatakan, sejumlah pemerintah desa sudah terlibat dan ambil bagian dalam pelaksanaan program rehab RTLH warga miskin.
Kegiatan tersebut juga sekaligus menjalankan program dari pemerintah pusat terkait penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin dan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana rumah tinggal di wilayah desa.
Baca Juga: Pembunuhan sadis di Jogja, hati-hati penghuni kos
Pemkab Sukoharjo melihat sudah ada keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan program rehab RTLH warga miskin. Namun demikian, angka partisipasi pemerintah desa dan nominal bantuan yang diberikan diharapkan bisa terus ditingkatkan.
"Pemerintah desa diminta ikut membantu pengentasan RTLH di wilayah masing-masing melalui dana desa. Mengenai jumlah diharapkan bisa banyak, namun demikian tetap melihat kondisi anggaran dan situasi di masing-masing desa," ujarnya.
Pemkab Sukoharjo terkait keterlibatan pemerintah desa tidak mematok target jumlah RTLH yang harus direhab. Sebab kondisi jumlah RTLH di masing-masing desa berbeda. Selain itu jumlah anggaran dana desa yang dimiliki masing-masing desa juga bervariasi.
"Respon pemerintah desa sudah baik dengan ikut menjalankan program rehab RTLH. Tapi jumlahnya memang harus ditingkatkan. Artinya dari 150 desa di Kabupaten Sukoharjo setidaknya masing-masing desa bisa ikut berpartisipasi rehab RTLH rumah warga miskin di wilayahnya masing-masing," lanjutnya.
Lanjar mengatakan, Pemkab Sukoharjo setiap tahun memasang target rata-rata menjalankan program rehab sebanyak 1.400 RTLH di 12 kecamatan.
Baca Juga: Apes, pelaku percobaan curanmor dipergoki warga, berurusan dengan polisi deh....
Target tersebut ditetapkan dengan mengandalkan sumber anggaran APBD Kabupaten Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN pusat. Bantuan keuangan masih ditambah dari CSR Bank Jateng.
Anggaran pemerintah tersebut mencukupi pemenuhan kebutuhan rehab 1.400 RTLH di Kabupaten Sukoharjo. Sumber anggaran lainnya datang dari bantuan dari Baznas, dana desa dan bantuan dari swasta dan pengembang perumahan.
Tambahan bantuan tersebut menambah jumlah unit RTLH yang bisa direhab setiap tahun.
"Seperti tahun 2023 lalu dimana Pemkab Sukoharjo menarget rehab 1.400 RTLH tapi realisasinya mampu melebihi target sebanyak 1.600 RTLH. Artinya ada tambahan 200 RTLH yang dapat ditangani. Anggarannya dari mana, itu datang dari berbagai sumber keuangan seperti Baznas dan dana desa. Ada juga CSR perusahaan swasta dan bantuan dari pengembang perumahan," lanjutnya.
