HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam program upaya percepatan penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setiap tahun.
Sebab target yang ditetapkan setiap tahun hanya 1.400 RTLH, namun realisasinya mencapai 1.600 RTLH lebih. Keberhasilan tersebut karena banyaknya dukungan sumber bantuan keuangan rehab RTLH.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sukoharjo Lanjar Budi Wahyono, Kamis (7/3/2024) mengatakan, Pemkab Sukoharjo setiap tahun memasang target rata-rata menjalankan program rehab sebanyak 1.400 RTLH di 12 kecamatan.
Baca Juga: Mantan Kadispertaru DIY Krido Suprayitno Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Mafia Tanah Kas Desa
Target tersebut ditetapkan dengan mengandalkan sumber anggaran APBD Kabupaten Sukoharjo, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN pusat. Bantuan keuangan masih ditambah dari CSR Bank Jateng.
Anggaran pemerintah tersebut mencukupi pemenuhan kebutuhan rehab 1.400 RTLH di Kabupaten Sukoharjo. Sumber anggaran lainnya datang dari bantuan dari Baznas, dana desa dan bantuan dari swasta dan pengembang perumahan.
Tambahan bantuan tersebut menambah jumlah unit RTLH yang bisa direhab setiap tahun.
"Seperti tahun 2023 lalu di mana Pemkab Sukoharjo menarget rehab 1.400 RTLH tapi realisasinya mampu melebihi target sebanyak 1.600 RTLH," ujarnya.
Baca Juga: Irish Bella Tak Masalah Jika Ammar Zoni Hanya Mampu Nafkahi 500 Ribu Per Bulan
"Artinya ada tambahan 200 RTLH yang dapat ditangani. Anggarannya dari mana, itu datang dari berbagai sumber keuangan seperti Baznas dan dana desa. Ada juga CSR perusahaan swasta dan bantuan dari pengembang perumahan," lanjutnya.
Pemkab Sukoharjo pada tahun 2024 ini tetap memasang target rehab 1.400 RTLH. Namun dalam realisasinya sampai akhir tahun nanti diperkirakan mampu melebihi target.
"Banzas Sukoharjo sangat penting dan berperan besar. Sebab setiap bulan selalu memberikan bantuan rehab RTLH dan bantuan itu sendiri diserahkan langsung Bupati Sukoharjo Etik Suryani kepada warga," katanya.
Baca Juga: Pembuktian Sengketa PHPU, Suhartoyo Tegaskan Hakim MK Tak Boleh Cawe-cawe
"Apabila diakumulasikan satu tahun jumlahnya bisa seratusan unit RTLH. Ada juga tambahan bantuan RTLH dari swasta karena mereka juga tergerak membantu penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin," lanjutnya.
