HARIAN MERAPI - Pemkab Sukoharjo melibatkan Bank Jateng Cabang Sukoharjo membantu percepatan penanganan kemiskinan dengan berbagai program bantuan masyarakat.
Total bantuan yang disalurkan untuk penanganan kemiskinan senilai Rp 2.622.000.000. Penyerahan bantuan dipimpin Bupati Sukoharjo Etik Suryani di Auditorium Wijaya Utama Lantai 10 Gedung Menara Wijaya, Selasa (19/12/2023).
Bupati Sukoharjo Etik Suryani dalam sambutannya mengatakan, visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan masyarakat yang lebih makmur.
Baca Juga: Trauma Dituding Jadi Buzzer Capres, Kiky Saputri Tolak Tawaran Roasting
Salah satu ukuran yang kemudian dipakai untuk melihat seberapa jauh tingkat kemakmuran/ esejahteraannya, adalah dari angka kemiskinan. Data BPS tahun 2022, menunjukkan angka kemiskinan di Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 7,61% turun 0,60% dari tahun 2021 sebesar 8,21%.
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan dalam rangka mewujudkan target yang ditetapkan Presiden, yakni 0% pada tahun 2024.
Salah satu tantangan besar yang dihadapi daerah saat ini adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan daerah (APBD) dan deskresi dalam pelaksanannya.
Selaras dengan hal tersebut, pemberian bantuan pada kali ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Non APBD.
Baca Juga: Ketegangan terjadi di Tepi Barat, jemaah Palestina diserang pemukim Israel, ini akibatnya
Total bantuan Program Percepatan Penanganan Kemiskinan dari Bank Jateng Cabang Sukoharjo yang diserahkan adalah senilai Rp 2.622.000.000 dengan beberapa prioritas.
Pertama Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 100 unit sebesar Rp 1.500.000.000 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Kedua, pengadaan sumur dalam di wilayah Desa Kedungjambal dan Desa Watubonang Kecamatan Tawangsari, serta Desa Kemasan Kecamatan Polokarto sebesar Rp 480.000.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Baca Juga: Kejari Semarang Buru Bos Pengembang Perumahan Terpidana Kasus Penipuan
Ketiga, pengadaan toren air dan pralonisasi jaringan air bersih Dukuh Temuwuh RT 02 RW 01 Desa Watubonang Kecamatan Tawangsari sebesar Rp 25.000.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
