Baca Juga: Pengalaman masa kecil main jethungan di pelataran rumah kakek malam hari, malah ada kejadian misteri
Komisioner KPU Sukoharjo Syakbani Eko Raharjo, mengatakan, percepatan penandatanganan berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900.1.9.1/16888/KeuDa perihal Percepatan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024, mengamanatkan Pemerintah Daerah bersama dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten segera melakukan percepatan Penandatangan NPHD sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, paling lambat tanggal 10 November 2023.
Dalam Surat Edaran dari pemerintah pusat tersebut sudah jelas bahwa penandatanganan NPHD paling lambat harus dilakukan 10 November 2023.
"Penandatanganan ini dilakukan sesuai batas akhir waktu sesuai Surat Edaran Kemendagri paling lambat 10 November 2023," ujarnya.
Baca Juga: Israel serang rumah sakit Indonesia di Gaza, Kemlu RI kutuk kebiadaban zionis
Syakbani menjelaskan, karena sudah ada aturan jelas maka Pemkab Sukoharjo dan pemerintah daerah lainnya wajib melaksanakan Surat Edaran Kemendagri. Setelah dilakukan penandatanganan bersama tersebut maka kegiatan tahapan dapat berjalan.
Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, penandatanganan NPHD Pendanaan Kegiatan Pemilukada Tahun 2024 paling lambat 10 November 2023.
Dalam hal ini Bawaslu Sukoharjo mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 yang akan dianggarkan 40% pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4.000.000.000 dan 60% pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.000.000.000. (*)
