HEBOH beras oplosan belum reda. DPR mendesak agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pengoplos beras. Mereka telah membuat masyarakat resah dan dirugikan, baik secara ekonomi maupun kesehatan.
Apa urusannya dengan kesehatan ? Diduga, para pengusaha nakal itu menggunakan zat pemutih sehingga beras terlihat bersih dan berkualitas. Padahal, berdasar penelitian, zat pemutih tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan.
Ironisnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyebut ada perusahaan besar terlibat kasus beras oplosan, namun tak diumumkan perusahaan mana. Tentu ini membuat masyarakat penasaran dan menduga-duga perusahaan mana yang terlibat.
Berkaitan itu pula Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk menindak dan mengusut kasus tersebut. Lantas, bagaimana hasilnya ? Sejauh ini belum ada laporan perkembangan.
Padahal pemerintah telah membentuk Satgas Pangan yang antara lain tugasnya mengawasi distribusi beras. Apakah mereka tidak tahu soal peredaran beras oplosan ? Mereka tahu setelah ada keluhan masyarakat yang dirugikan karena mendapatkan beras dengan kualitas tidak baik dan tidak sesuai dengan label di kemasan.
Konkretnya, pengusaha nakal itu mencampur beras premium dengan beras kualitas buruk, bahkan kedaluwarsa, kemudian dimasukkan karung berlabel SNI dan diedarkan di pasar tradisional maupun pasar modern.
Baca Juga: Datangi Bareskrim untuk Tes DNA, Lisa Mariana: Semoga Tidak Ada Rekayasa
Tentu saja konsumen harus membelinya dengan harga premium yang notebene tidak sesuai dengan isi karung. Praktik curang seperti ini dapat berakibat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional yang sering digaungkan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, negara seharusnya hadir dan memberi solusi dengan menindak para pengusaha nakal.
Satgas Pangan harus turun lapangan dan mengawasi peredaran beras oplosan dari hulu sampai hilir. Sebab, diduga kasus tersebut melibatkan banyak pemain, mulai dari pengusaha penggilingan, hingga produsen beras. Ke depan, selain menindak pengusaha nakal, pemerintah juga harus memperbaiki tata kelola beras serta mengawasi rantai distribusinya.
Masyarakat berhak memperoleh haknya menikmati beras dengan kualitas layak konsumsi sesuai yang ia beli. Kalau mau jujur, pengusaha nakal yang mengoplos beras premium dengan beras kualitas rendah, sama jahatnya dengan mereka yang mengoplos pertamax dengan pertalite namun diklaim sebagai pertamax, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal dari yang seharusnya.
Kalau dalam BBM oplosan, oknum Pertamina yang terlibat, sedang dalam kasus beras oplosan, bisa dari berbagai penjuru, baik oknum pejabat, pengusaha dan lainnya. (Hudono)
