INI fenomena menarik dalam kontestasi atau persaingan Pemilu 2024 nanti. Pemkab Bantul, khususnya Dinas Kesehatan, telah mengantisipasi dengan menyediakan fasilitas perawatan bagi calon legislatif (caleg) yang gagal menjadi wakil rakyat. Berdasar pengalaman pemilu sebelumnya, tak sedikit caleg yang gagal mengalami depresi atau gangguan jiwa.
Caleg gagal ini akan dirawat di RSPAU Hardjolukito yang memang punya fasilitas dan ruang khusus rawat inap. Sedang di RS Panembahan Senopati, hanya tersedia fasilitas rawat jalan untuk mereka yang mengalami depresi. Kita tentu mengapresiasi langkah Pemkab Bantul yang antisipatif, sebelum terjadinya peristiwa.
Mengapa caleg gagal mengalami depresi ? Karena mereka tak siap kalah, hanya siap menang. Lain soal bila mereka menjadi caleg lantaran untung-untungan atau spekulasi tanpa mengeluarkan uang.
Baca Juga: Ingin liburan hemat akhir tahun, catat beberapa tips berikut ini
Sehingga, kalaupun gagal tidak banyak mengalami kerugian materi. Sedangkan mereka yang sejak awal memang punya tekad nyaleg, bersedia mengeluarkan biaya besar dengan harapan setelah menjdi wakil rakyat nanti biayanya akan terganti.
Inilah persoalan yang sering dialami para caleg. Bila berhasil menjadi wakil rakyat, maka akan berusaha keras agar uangnya atau biaya yang telah dikeluarkan kembali, atau sering diistilahkan kembali modal. Lantas bagaimana caranya ?
Itulah yang sering menimbulkan masalah. Sebagian memilih menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, agar uangnya kembali. Sebab, jika tidak demikian, menurut mereka, maka tak akan ‘cucuk’ dengan biaya nyaleg.
Baca Juga: Perekonomian Indonesia 2024 diprediksi akan membaik, Sri Mulyani : Harus tetap waspada
Saat nyaleg, bagi-bagi uang kepada calon pemilih dianggap hal biasa. Masyarakat kini realistis butuh uang di tengah sulitnya mencukupi kebutuhan hidup. Istilah ‘wani piro’ pun terasa tidak asing lagi di telinga kita.
Semua orang tahu bahwa tindakan membagi-bagikan uang kepada konstituen atau calon pemilih adalah termasuk money politic yang dilarang undang-undang.
Seharusnya memang ditindak oleh Bawaslu. Namun, seperti kita tahu, tak semua money politic ditindaklanjuti Bawaslu, bahkan ada yang kandas di tengah jalan. Itulah realitas yang kita hadapi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Akankah money politic ini masih eksis dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kontestasi Pemilu 2024 ? Kita prediksikan akan tetap ada, bahkan bisa bersifat masif.
Baca Juga: Ini manfaat Dinkes Sleman serahkan bantuan Antropometri Kit bagi Posyandu
Nah, dalam kaitan itulah caleg yang telanjur mengeluarkan uang banyak namun tidak terpilih dalam Pemilu, akan depresi dan mengalami gangguan jiwa. Jadi, sudah tepat langkah Dinas Kesehatan Bantul menyediakan fasilitas perawataan bagi caleg gagal yang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Daerah lain kiranya bisa mencontohnya. (Hudono)
