HARIAN MERAPI - Sejak awal kick off Piala Dunia 2022 menuai beberapa kontroversi, di antaranya adalah larangan kampanye tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar telah melarang penggunaan simbol LGBT, termasuk ban kapten bercorak pelangi One Love.
Larangan penggunaan simbol LGBT di Piala Dunia 2022 pun mendapatkan kecaman dari berbagai negara, utamanya dari negara-negara di belahan Benua Eropa.
Baca Juga: Memaksa minta uang keamanan dan menganiaya, dua pelaku ditangkap polisi
Mereka menganggap tuan rumah Piala Dunia 2022 tidak siap sebagai penyelenggara sepakbola global dan menuduh tidak punya rasa toleransi.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mendukung sikap Qatar yang tetap menjaga kedaulatan hukum di negaranya.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy ini menilai bahwa setiap orang yang datang ke suatu negara sudah semestinya menghormati hukum di negara tersebut.
Terlebih peserta Piala Dunia 2022 adalah delegasi resmi dari setiap negara yang hadir.
Baca Juga: Dampak MGM ditutup, sektor pariwisata Sleman berpotensi kehilangan Rp 550 juta
"Sikap Qatar sangat tegas dan harus didukung. Tidak ada kehormatan bagi suatu negara kecuali mempertahankan kedaulatannya, termasuk dalam wilayah hukum, itu tidak boleh diintervensi," ujarnya melalui pernyataan tertulis kepada awak media, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika hukum di Qatar melarang LGBT, maka siapa pun yang datang sebagai tamu harus mau menghormatinya.
Terlebih sebagai delegasi resmi negara, peserta Piala Dunia 2022 semestinya menghormati hukum yang berlaku di Qatar.
Menurutnya, bahwa sikap menyerang Qatar dengan mengatakan intoleran sangat disayangkan. Gus Hilmy mengatakan bahwa intoleran diterapkan pada konteks ideologi, bukan kepada hukum suatu negara.
