• Selasa, 24 Mei 2022

PGRI Minta Pemerintah Revisi Aturan Rekrutmen Guru PPPK Karena Tak Hargai Dedikasi Guru Honorer

- Sabtu, 25 September 2021 | 08:03 WIB
 Arsip Foto. Peserta tes seleksi kompetensi dasar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru antre memasuki lokasi ujian di The Sultan Convention Center, Sumatera Selatan, Minggu (5/9/2021). ( ANTARA FOTO/FENY SELLY)
Arsip Foto. Peserta tes seleksi kompetensi dasar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non-guru antre memasuki lokasi ujian di The Sultan Convention Center, Sumatera Selatan, Minggu (5/9/2021). ( ANTARA FOTO/FENY SELLY)

JAKARTA, harianmerapi.com - Aturan rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menimbulkan persoalan. Aturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer.

Atas dasar itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merevisi aturan rekrutmen guru PPPK dan memperbaiki manajemen pelaksanaan seleksinya.


Permintaan tersebut disampaikan Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi sebagaimana dikutip dalam siaran pers organisasi yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/9/2021).

Baca Juga: Riset Malaysia Sebut Vaksin Sinovac Sangat Efektif Lindungi dari Sakit Lebih Parah

PGRI meminta Kemendikbudristek melakukan revisi terhadap peraturan rekrutmen PPPK sebagai solusi untuk mengatasi darurat kekurangan guru," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi.

"Selain itu, manajemen pelaksanaan seleksi ASN PPPK perlu diperbaiki agar di masa mendatang lebih profesional, transparan, dan akuntabel,” ia menambahkan.

PGRI meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meninjau kembali kebijakan rekrutmen PPPK tahun 2021 karena kebijakan itu dinilai tidak mempertimbangkan rasa keadilan, penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer.

Baca Juga: India Segera Produksi Vaksin Cadila untuk Atasi Covid-19, Paket Tiga Dosis

"Para guru honorer itu melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru. Ketersediaan guru merupakan syarat utama agar peserta didik mendapatkan haknya dalam memperoleh layanan pendidikan,” kata Unifah.

Menurut Unifah, masa pengabdian, dedikasi, dan kinerja guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas mestinya dipertimbangkan dalam seleksi PPPK.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X