• Selasa, 24 Mei 2022

Komisi X DPR Minta Pemerintah Tunda Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I PPPK, Karena Banyak Diprotes Guru

- Kamis, 23 September 2021 | 13:13 WIB
Dokumentasi sejumlah guru honorer membawa poster dan spanduk saat menggelar unjuk rasa di Kantor PGRI, Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (17/9/21). Mereka baru selesai mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS itu mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib mereka dengan prioritas pengangkatan menjadi PNS karena sudah mengabdi selama lima tahun hingga 20 tahun menjadi guru dan selain pertimbangan faktor usia.  (ANTARA FOTO/Ampelsa)
Dokumentasi sejumlah guru honorer membawa poster dan spanduk saat menggelar unjuk rasa di Kantor PGRI, Desa Siron, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat (17/9/21). Mereka baru selesai mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar CPNS itu mengharapkan kepada Presiden Joko Widodo memperhatikan nasib mereka dengan prioritas pengangkatan menjadi PNS karena sudah mengabdi selama lima tahun hingga 20 tahun menjadi guru dan selain pertimbangan faktor usia. (ANTARA FOTO/Ampelsa)

JAKARTA, harianmerapi.com - Pemerintah diminta menunda pengumuman hasil seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer karena muncul berbagai masalah dalam prosesnya. Ini antara lain terkait dengan besaran tambahan poin afirmasi bagi guru honorer.


Permintaan penundaan ini disampaikan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

“Kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer Tahap I hari Jumat (24/9) sebaiknya ditunda hingga ada kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya," kata dia.

Baca Juga: Di Luar Agenda Resmi, Presiden Jokowi Naik Perahu Demi Menyapa Warga di Cilacap


Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, Nadiem Makarim, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Huda menjelaskan seleksi PPPK tahap I untuk 1.000.000 guru honorer memunculkan berbagai masalah yang diprotes mayoritas guru di Indonesia.

 

Menurut dia, berbagai permasalahan itu di antaranya kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan pelaksana pusat.

Baca Juga: Ingin Hindari Transaksi Pinjaman Online Ilegal, Ini Kiatnya

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Akan Secepatnya Hapus PPKM

Minggu, 22 Mei 2022 | 15:40 WIB

Selamat Jalan Prof. Fahmi Idris

Minggu, 22 Mei 2022 | 14:50 WIB

KPK Ajak Masyarakat Bantu Cari Harun Masiku

Jumat, 20 Mei 2022 | 23:00 WIB

Diberhentikan IDI, Terawan Bergabung ke PDSI

Jumat, 20 Mei 2022 | 18:30 WIB
X