HARIAN MERAPI - Sekolah negeri kalah bersaing dengan swasta menjadi salah satu hasil kajian yang baru saja selesai dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sukoharjo.
Tahapan tersebut dilakukan setelah melihat hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran baru 2025/2026 di mana diketahui banyak sekolah negeri seperti tingkat SMPN dan SDN belum mampu memenuhi kuota murid baru atau murid baru yang diterima sangat sedikit.
Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, Minggu (20/7/2025) mengatakan, Disdikbud Sukoharjo setelah melihat hasil SPMB tahun ajaran 2025/2026 tingkat SDN dan SMPN langsung melakukan evakuasi. Hasil evaluasi diketahui seluruh tahapan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dalam dua tahap yakni online dan offline.
Hal sama juga dilakukan ditingkat SD dimana pendaftaran digelar secara offline. Meski berjalan lancar namun pada pelaksananya banyak sekolah negeri yang masih kekurangan murid baru.
Baca Juga: Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan, JPU pertimbangkan langkah akan banding atau tidak
Hal ini terjadi karena kuota murid baru yang disediakan tidak bisa penuh 100 persen dan menyisakan banyak kursi kosong saat kegiatan belajar mengajar (KBM) digelar.
Disdikbud Sukoharjo kemudian melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut. Hasil kajian menunjukan bahwa kekurangan murid baru atau peserta didik tersebut disebabkan oleh beberapa faktor.
Antara lain, lokasi sekolah negeri yang berdekatan dengan wilayah perbatasan, di mana terdapat program bantuan seragam gratis bagi murid baru yang menarik minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah di luar wilayah.
Kurangnya murid merupakan dampak positif dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menyebabkan penurunan jumlah anak usia sekolah, serta tidak adanya pembatasan penerimaan murid di sejumlah sekolah swasta yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sebaran peserta didik dan berdampak menurunnya jumlah siswa dibeberapa sekolah negeri.
"Persaingan mendapat murid baru pada tahun ajaran baru sangat ketat. Ketimpangan terjadi karena sekolah swasta tidak membatasi penerimaan murid baru dan ini membuat sekolah negeri kalah bersaing," ujarnya.
Atas permasalahan tersebut maka Disdikbud Sukoharjo berencana membuat program unggulan sekolah negeri ditingkat kecamatan. Hal ini dilakukan agar pendidikan di sekolah negeri tetap maju dengan menerima banyak murid baru.
"Sedang direncanakan program sekolah unggulan di tingkat kecamatan," lanjutnya.
Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mengatakan, DPRD Sukoharjo menyoroti permasalahan kelurahan murid baru di sekolah negeri pasca digelar SPMB tahun ajaran baru 2025/2026. Sorotan diberikan anggota dewan karena permasalahan ini sebelumnya sering terjadi setiap tahun ajaran baru sekolah.
