Penempelan stiker Keluarga Miskin diprotes, DPRD Surabaya minta pemerintah tinjau ulang

HARIAN MERAPI - Penempelan stiker 'Keluarga Miskin' masih menjadi kontroversi di masyarakat, khususnya di Surabaya.

Berkaitan itu, kalangan DPRD Kota Surabaya meminta agar pemerintah kota mennjua ulang penempelan stiker keluarga miskin di rumah-rumah penduduk miskin.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Baca Juga: Wujudkan Generasi Emas 2045, SGM Eksplor dan Alfamart kolaborasi dukung pendidikan dan nutrisi anak Indonesia

"Sebenarnya banyak anggota dewan yang terkejut dengan kebijakan ini. Kebiasaan masyarakat kita, walaupun dengan segala keterbatasannya, tidak mau disebut miskin. Kenapa, karena kita masih punya martabat, punya harga diri. Karenanya atribut keluarga miskin itu perlu ditinjau ulang," katanya.

Adi menyebut penerapan kebijakan mengenai penempelan stiker di rumah keluarga miskin di Kota Surabaya tidak sesuai dengan komitmen bersama pemerintah kota dan DPRD.

"Komitmennya adalah dengan barcode (kode batang). Karenanya, saya berharap agar dikembalikan ke komitmen awal pada saat pembahasan yaitu penandaan berupa barcode," kata dia.

Baca Juga: IOH luncurkan mini 3Store bernama 3Kiosk di enam kecamatan Jawa Tengah

Adi juga menyoroti warna stiker penanda rumah keluarga miskin yang didominasi warna merah.

"Warnanya pun silakan (dipilih), jangan cuma warna merah. Karena banyak yang menanyakan mengapa warna merah, apalagi di tahun politik. Bisa abu-abu, ungu, atau putih," ujar dia.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa dewan juga menyoroti pengurangan penerima bantuan makanan dari pemerintah kota.

Baca Juga: Bawaslu Bantul tutup pendaftaran Panwaslu Desa Pemilu 2024, berikut jumlah pendaftarnya

"Seperti anak yatim yang menerima permakanan sekarang jumlahnya lebih sedikit. Apa indikasi yang menunjukkan mereka ini berubah statusnya, sehingga tidak lagi menerima permakanan. Begitu juga dengan lansia yang tidak mampu," kata dia.

Adi mengemukakan bahwa pemerintah kota semestinya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dana untuk penyediaan bantuan makanan yang plafonnya Rp113 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya menyampaikan bahwa warga yang tergolong miskin umumnya tidak keberatan dengan kebijakan pemerintah kota menempelkan stiker penanda di rumah mereka, tetapi ada juga warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker.