BANTUL, harianmerapi.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendapat alokasi bantuan beras 3000 paket dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI bagi warga terdampak Covid-19.
Program ini ditujukan bagi warga yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos), baik PKH maupun program lainnya.
Kemudian direncanakan Pemkab Bantul akan mengalokasikan dari APBD bantuan yang sama, yakni beras 5 kg untuk warga yang tidak dapat masuk dalam daftar penerima bantuan pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis menyebut, selain bantuan yang tengah disalurkan baik BPNT, PKH, dan BST, Pemkab Bantul mendapat alokasi bantuan beras sebanyak 3000 paket masing-masing 5 kg.
Baca Juga: Program Padat Karya di 163 Titik akan Serap Lima Ribuan Tenaga Kerja di Bantul
Bantuan tersebut berasal dari Kemensos RI bagi warga terdampak Covid-19 namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan sebelumnya.
"Saat ini Kemensos memberikan bantuan berupa beras 5 kg diluar ini (BPNT, PKH, BST), " ungkapnya.
Helmi mengakui jika jumlah tersebut belum cukup untuk menutup kekurangan jumlah warga penerima bantuan di wilayahnya. Sehingga pihaknya menugaskan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul untuk melakukan validasi data dan memastikan jumlah kekurangannya, yang kemudian akan diberikan bantuan yang sama namun bersumber dari APBD Bantul.
Baca Juga: Oksigen Gratis bagi Warga Siap Diluncurkan Pemkab Bantul
"Kami diberi 3000 KPM kami meminta dinsos menghitung kekurangannya dan akan dianggarkan lewat APBD," jelasnya.
Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito mengatakan berdasar data penyisiran untuk pemberian bantuan sapu jagad pada tahun 2020, warga terdampak pandemi dan belum mendapatkan bantuan di wilayahnya berjumlah sekitar 8 ribu orang.
"Mereka ini adalah warga yang belum menerima bansos dari Pusat, top-up APBD DIY maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa," ungkapnya.
Didik menyebut, data tersebut kemudian akan digunakan kembali untuk diajukan sebagai penerima bantuan berupa beras 5 kg. Sehingga apabila alokasi dari Kemensos, Bantul mendapatkan 3000 paket maka Pemkab kemudian akan menutup kekurangan sekitar 5000 paket dari APBD.
Baca Juga: Bupati Sleman: DPP Terstruktur untuk Mempercepat Perubahan Perilaku
"Kita menggunakan data itu untuk alokasi paket 3.000 (dari Kemensos). Sehingga karena kemarin jumlahnya 8 ribu penerima, maka kekurangannya (5 ribu paket) akan diteruskan menggunakan APBD," sebutnya.