HARIAN MERAPI- Pemberkasan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Pemalang oleh penyidik KPK belum selesai, sehingga penahanan dua tersangka diperpanjang.
KPK memperpanjang masa penahanan selama 30 hari ke depan terhadap dua tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Dua tersangka yang merupakan penerima suap adalah Bupati Pemalang nonaktif, Mukti Agung Wibowo (MAW), dan Adi Jumal Widodo (AJW), dari pihak swasta atau komisaris PD Aneka Usaha.
Baca Juga: Longsor di Purbalingga, polisi bersama warga gotong royong tangani longsor
"Karena kebutuhan pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik yang masih terus dilakukan maka tersangka MAW dan kawan-kawan masih dilanjutkan masa penahanannya selama 30 hari ke depan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Selasa.
Penahanan ituberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat dimulai dari 11 Oktober 2022 sampai 9 November 2022.
Saat ini, MAW ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, Jakarta, dan AJW ditahan di Rutan pada Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.
Baca Juga: Longsor di Banjarnegara, petugas gabungan evakuasi lima korban, begini kondisinya
KPK total menetapkan enam tersangka. Sedangkan empat tersangka lainnya merupakan pihak pemberi, yakni penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Pemalang, Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Mohammad Saleh (MS).
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan tersangka MAW, setelah beberapa bulan dilantik menjadi bupati Pemalang, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang.
Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang.
Baca Juga: Dirjen Tanaman Pangan apresiasi hasil panen jagung Sanden capai 10 ton per hektare
Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, KPK menduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW, yang meminta agar para calon peserta menyiapkan sejumlah uang jika ingin diluluskan. Selanjutnya, AJW, orang kepercayaan MAW, memasukkan uang yang diberikan secara tunai itu ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW.
