• Kamis, 1 Desember 2022

Penjabat kepala daerah diingatkan tak boleh rangkap jabatan, ini ketentuannya

- Rabu, 28 September 2022 | 10:50 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.  (ANTARA/Aadiaat M.S. )
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. (ANTARA/Aadiaat M.S. )



HARIAN MERAPI - Banyak kepala daerah yang habis masa kerjanya sebelum tahun 2024.
Kalau mereka digantikan penjabat (Pj) kepala daerah, maka penggantinya ini tak boleh merangkap jabatan struktural di eselon sebelumnya


Ketentuan ini dimaksudkan agar Pj kepala daerah fokus menjalankan tugasnya.
Hal tersebut diingatkan anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

"Pj. kepala daerah yang masih rangkap jabatan struktural di pemerintahan kemungkinan tidak mampu bekerja secara profesional dan maksimal sesuai dengan tugas fungsi sesuai dengan harapan," kata Guspardi Gaus .

Baca Juga: Polisi di NTT tembak DPO pengeroyokan hingga tewas, diperiksa Divisi Propam

Guspardi menyebutkan Pasal 76 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Aturan itu, menurut dia, seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat saja sudah ada aturan yang melarang rangkap jabatan.

"Oleh karena itu, sudah semestinya pj. kepala daerah yang notabene hanya 'ditunjuk' tidak dibenarkan rangkap jabatan agar bisa fokus bekerja," ujarnya.

Menurut dia, sebaiknya para pj. kepala daerah fokus memimpin daerahnya karena banyak persoalan yang membutuhkan perhatian seorang pemimpin.

Baca Juga: UMY berikan Alumni Awards 2022 secara luring, berikut ini nama-nama penerimanya

Guspardi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus menegur pj. kepala daerah yang masih rangkap jabatan untuk segera mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.

Halaman:

Editor: Hudono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ridwan Kamil dinilai bisa melengkapi Partai Golkar

Senin, 28 November 2022 | 18:08 WIB
X