• Selasa, 27 September 2022

Begini konstruksi perkara suap di MA yang diduga menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati

- Jumat, 23 September 2022 | 06:20 WIB
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022).  (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sejumlah uang dari OTT terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022). (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

HARIAN MERAPI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Hakim Agung pada Mahkamah Agung (MA) Sudrajad Dimyati (SD) dan kawan-kawan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Diawali adanya laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana) di Pengadilan Negeri Semarang yang diajukan HT dan IDKS dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/9/2022) dini hari, seperti dilansir dari Antara.

KPK total menetapkan 10 tersangka, sebagai penerima ialah Sudrajad Dimyati (SD), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY), PNS pada Kepaniteraan MA Muhajir Habibie (MH), PNS MA Redi (RD), dan PNS MA Albasri (AB).

Baca Juga: KPK tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka penerima suap

Kemudian, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) selaku pengacara, Eko Suparno (ES) selaku pengacara pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) Heryanto Tanaka (HT), dan pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Firli menjelaskan saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan pada dua lingkup pengadilan tersebut sehingga melanjutkan upaya hukum berikutnya di tingkat kasasi pada MA.

"Di tahun 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya," ujarnya.

Baca Juga: KPK sita 205 ribu dolar Singapura dan Rp 50 juta dari OTT suap perkara di Mahkamah Agung

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES melakukan pertemuan dan komunikasi dengan beberapa pegawai di Kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

Halaman:

Editor: Sutriono

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kapolri terbitkan surat telegram, 30 perwira dimutasi

Senin, 26 September 2022 | 10:20 WIB

Pansus BLBI DPD nilai penjualan BCA rugikan negara

Minggu, 25 September 2022 | 17:00 WIB
X