HARIANMERAPI.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan alasan legislatif Jakarta menggelar rapat anggaran di luar Jakarta, tepatnya di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, adalah agar fokus dan seksama.
"Kami sedang pembahasan anggaran (P2APBD 2021) di sana, kalau di sana kan fokus untuk menuntaskan pembahasan," kata Prasetyo di Jakarta, Senin (30/8/2022).
Dengan rapat di luar kota, maka anggota DPRD DKI Jakarta juga bisa fokus.
Baca Juga: Awasi pajak di Kota Jogja bisa dapat hadiah, begini caranya
"Mereka enggak lari ke mana-mana. Kalau di sini (Jakarta) kan banyak sekali, ke sana, ke sini, akhirnya enggak fokus," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Selain untuk membahas APBD-Perubahan, kata dia, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.
Hasil rapat paripurna tersebut nantinya disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga: Enam prajurit jadi tersangka dugaan pembunuhan warga sipil di Mimika, TNI AD siapkan sanksi tegas
"Jadi memang ada surat dari Kemendagri untuk mempersiapkan bulan Oktober tanggal 16, kan Pak Gubernur dan Pak Wagub sudah selesai masa baktinya," katanya.
Setelah Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria berakhir masa jabatannya, kata dia, untuk sementara kursi mereka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ditunjuk Presiden Jokowi.
Pj Gubernur merupakan PNS eselon I atau pegawai yang memiliki jabatan pimpinan tinggi madya. "Setelah tanggal 16 Oktober pasti ada penggantinya, Pj-kan yang ditunjuk Kemendagri kemudian dilantik Pak Presiden," katanya.
Baca Juga: Ini dia pelaku pengeroyokan yang tewaskan suporter PSS Sleman, jumlahnya bikin kaget
Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, masyarakat Jakarta bisa kesulitan mengakses hasil rapat anggaran yang dilakukan DPRD DKI Jakarta di luar kota.
"Kalau (rapat) di luar daerah, di luar kota itu 'kan akses masyarakat, akses warga Jakarta walau sifat rapatnya terbuka, warga tidak bisa mengikuti," kata Ujang.
Ujang mengatakan, jika dilakukan di luar kota, masyarakat harus merogoh dompet lebih dalam jika ingin mengikuti rapat yang dilakukan secara terbuka itu, mulai dari ongkos perjalanan dan biaya menginap jika ingin mengikuti rangkaian rapat sampai selesai.
"Karena itu sejatinya dan sebijaknya, yang bagus dilakukan di Jakarta saja, kan di Jakarta banyak hotel-hotel yang megah dan bagus," ujarnya. *
