• Sabtu, 13 Agustus 2022

Izin Pengumpulan Uang dan Barang Dicabut, MUI : Kami Dorong Pembersihan Tapi ACT Jangan Dimatikan

- Kamis, 7 Juli 2022 | 22:50 WIB
Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi pada jumpa pers Halal Award 2022 di IICC Bogor, Kamis (7/7/2022).  (ANTARA/Linna Susanti)
Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi pada jumpa pers Halal Award 2022 di IICC Bogor, Kamis (7/7/2022). (ANTARA/Linna Susanti)

BOGOR, harianmerapi.com - Aksi Cepat Tanggap ACT menjadi sorotan masyarakat setelah majalah Tempo merilis investigasi mengenai dugaan penyelewengan dana donasi umat yang cukup besar, biaya operasional dan gaji petinggi ACT yang terlampau tinggi.

Kementerian Sosial juga bertindak cepat dengan mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022.

Pemerintah menduga ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Yayasan ACT.

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi.

Baca Juga: Polisi Banyak Temukan Ruang Rahasia di Kawasan Pesantren Shiddiqiyah Jombang

Terkait dengan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahudin Al Aiyubi mendukung upaya pembersihan di internal ACT, namun meminta kegiatan organisasi kemanusiaan itu tidak dihentikan.

Pada acara jumpa pers Halal Award 2022 di IPB International Convention Center Bogor, Kamis (7/7/2022), dia mengatakan yang perlu dilakukan di ACT adalah evaluasi bersama, pengelola, pengawasan masyarakat, dan regulasi pemerintah terhadap organisasi tersebut agar tidak terjadi penyimpangan lagi.

"Filantropi lembaga zakat dan hal yang sejenisnya adalah amanah; kalau ada ketidaksesuaian aspek keamanahan itu, memang harus dievaluasi. Akan tetapi, lembaga semacam ACT merupakan aset dan oleh karena itu kami mendorong dilakukan pembersihan tapi jangan sampai dimatikan," katanya.

Baca Juga: Tokoh NTT-Maluku Serahkan Pelaku Kerusuhan Babarsari, Sepakat Damai Seraya Minta Maaf kepada Warga Yogya

Dia menambahkan sebaiknya Pemerintah mengurungkan wacana pencabutan izin Yayasan ACT karena organisasi pengumpul dana untuk kemaslahatan umat itu merupakan aset yang hanya perlu dibersihkan dari oknum penyeleweng dana.

Halaman:

Editor: Widyo Suprayogi

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BMKG : Waspadai angin kencang di Labuan Bajo

Minggu, 31 Juli 2022 | 12:10 WIB
X